Welfare State dan Subsidi
Selasa, 18 Juni 2024 - 06:55 WIB
Di sisi lain, penggunaan subsidi juga memiliki tantangan, terutama dalam hal keberlanjutan keuangan dan potensi terjadinya distorsi pasar. Beban subsidi yang terlalu besar dapat mengganggu stabilitas anggaran pemerintah dan memicu ketergantungan yang merugikan bagi penerima bantuan.
Indonesia, sebagai salah satu negara yang juga mengadopsi konsep-konsep negara welfare state, tak luput dari permasalahan subsidi yang membebani anggaran. Meski tujuan utama subsidi adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kenyataannya sering kali sebaliknya.
Program subsidi di Indonesia belum efektif dan kerap tidak tepat sasaran. Akibatnya, beban finansial yang dihasilkan dari subsidi tersebut menjadi beban yang cukup berat bagi anggaran pemerintah, menempatkan tekanan yang signifikan pada fiskal negara. Sebuah kenyataannya bahwa subsidi di Indonesia telah menjadi beban yang tak terbendung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bahkan menjadi candu bagi sebagian masyarakat.
Data Kementerian Keuangan RI (2024) mencatat bahwa mayoritas anggaran Perlindungan Sosial (perlinsos) dalam APBN dialokasikan untuk subsidi. Seperti di tahun 2024, sebanyak 68,57% dari total anggaran perlinsos dialokasikan untuk belanja subsidi yang diperuntukan bagi masyarakat.
Di Indonesia, belanja subsidi terbesar adalah subsidi energi. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp189,1 triliun untuk subsidi energi, yang mencakup subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.
Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia dan peningkatan permintaan dalam negeri. Akibatnya, di tahun 2024 ini, angka belanja subsidi energi dinilai merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.
Subsidi sejatinya bersifat sementara dan bertujuan untuk mendorong individu, kelompok, atau masyarakat menjadi lebih baik, mandiri, dan mampu menanggung biaya kehidupan mereka secara mandiri. Melalui subsidi, pemerintah memberikan bantuan finansial untuk mengatasi hambatan ekonomi jangka pendek, memberikan kesempatan bagi penerima untuk memperbaiki kondisi ekonominya.
Subsidi seharusnya digunakan membantu mempercepat transisi dari ketergantungan pada bantuan pemerintah menuju kemandirian finansial, sehingga masyarakat dapat mengelola kehidupannya secara mandiri dan berkelanjutan. Pasalnya subsidi di Indonesia, terutama di sektor energi, sudah berlangsung sejak lama dan sudah seperti candu bagi masyarakat Indonesia.
Akibatnya, masyarakat susah melepaskan diri dari ketergantungan terhadap subsidi tersebut. Ketergantungan yang berlarut-larut tersebut lantas menyebabkan APBN terus membengkak, karena pemerintah harus mengalokasikan dana yang besar untuk mempertahankan subsidi energi.
Selain itu, jika subsidi dihentikan atau dikurangi, masyarakat rentan mengalami penurunan daya beli, karena harga energi yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan biaya hidup secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi energi, meskipun bermanfaat jangka pendek, dapat menimbulkan masalah ekonomi jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik.
Indonesia, sebagai salah satu negara yang juga mengadopsi konsep-konsep negara welfare state, tak luput dari permasalahan subsidi yang membebani anggaran. Meski tujuan utama subsidi adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kenyataannya sering kali sebaliknya.
Program subsidi di Indonesia belum efektif dan kerap tidak tepat sasaran. Akibatnya, beban finansial yang dihasilkan dari subsidi tersebut menjadi beban yang cukup berat bagi anggaran pemerintah, menempatkan tekanan yang signifikan pada fiskal negara. Sebuah kenyataannya bahwa subsidi di Indonesia telah menjadi beban yang tak terbendung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bahkan menjadi candu bagi sebagian masyarakat.
Data Kementerian Keuangan RI (2024) mencatat bahwa mayoritas anggaran Perlindungan Sosial (perlinsos) dalam APBN dialokasikan untuk subsidi. Seperti di tahun 2024, sebanyak 68,57% dari total anggaran perlinsos dialokasikan untuk belanja subsidi yang diperuntukan bagi masyarakat.
Di Indonesia, belanja subsidi terbesar adalah subsidi energi. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp189,1 triliun untuk subsidi energi, yang mencakup subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.
Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia dan peningkatan permintaan dalam negeri. Akibatnya, di tahun 2024 ini, angka belanja subsidi energi dinilai merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.
Subsidi sejatinya bersifat sementara dan bertujuan untuk mendorong individu, kelompok, atau masyarakat menjadi lebih baik, mandiri, dan mampu menanggung biaya kehidupan mereka secara mandiri. Melalui subsidi, pemerintah memberikan bantuan finansial untuk mengatasi hambatan ekonomi jangka pendek, memberikan kesempatan bagi penerima untuk memperbaiki kondisi ekonominya.
Subsidi seharusnya digunakan membantu mempercepat transisi dari ketergantungan pada bantuan pemerintah menuju kemandirian finansial, sehingga masyarakat dapat mengelola kehidupannya secara mandiri dan berkelanjutan. Pasalnya subsidi di Indonesia, terutama di sektor energi, sudah berlangsung sejak lama dan sudah seperti candu bagi masyarakat Indonesia.
Akibatnya, masyarakat susah melepaskan diri dari ketergantungan terhadap subsidi tersebut. Ketergantungan yang berlarut-larut tersebut lantas menyebabkan APBN terus membengkak, karena pemerintah harus mengalokasikan dana yang besar untuk mempertahankan subsidi energi.
Selain itu, jika subsidi dihentikan atau dikurangi, masyarakat rentan mengalami penurunan daya beli, karena harga energi yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan biaya hidup secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi energi, meskipun bermanfaat jangka pendek, dapat menimbulkan masalah ekonomi jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik.
tulis komentar anda