Welfare State dan Subsidi

Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, sementara partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup masyarakat. Begitu juga administrasi pembangunan juga menjadi elemen penting dalam pelaksanaan welfare state.

Administrasi yang mumpuni harus mampu merumuskan kebijakan yang berdasarkan data dan bukti, mengelola sumber daya dengan efektif, serta memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa program-program tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

Tak dipungkiri bahwa konsep welfare state, yang mendasarkan keberhasilan suatu negara pada kemampuannya untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi semua warganya, merupakan sebuah gagasan mulia.

Pasalnya, tanpa pemerintahan yang kuat dan tata kelola yang baik, maka idealisme welfare state dapat dengan mudah terkikis oleh kepentingan politik yang sempit, serta kebijakan kesejahteraan dapat dipolitisasi menjadi alat untuk kepentingan partai atau golongan tertentu.

Akibatnya, kebijakan yang seharusnya memperbaiki kondisi sosial masyarakat justru terdistorsi atau terabaikan. Lebih lanjut, tujuan kesejahteraan yang diinginkan semakin menjauh dari target yang telah ditetapkan, menyisakan kekecewaan dan ketidakpastian bagi masyarakat yang berharap pada perubahan positif.

Peran Subsidi dalam Welfare State

Selain peran pemerintah, program sosial juga memainkan peran krusial dalam membentuk landasan yang kokoh bagi welfare state. Program sosial bukan hanya merupakan upaya penyokong, tetapi juga simbol dari komitmen untuk memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan.

Pasalnya, welfare state bukanlah sekadar tentang memberikan bantuan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan. Welfare state membawa visi inklusif, di mana setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, perumahan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan berkeadilan.

Pasalnya, subsidi seringkali dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan welfare state. Dengan memberikan bantuan finansial atau harga yang disubsidi, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa layanan penting seperti makanan, energi, transportasi, dan perumahan tetap terjangkau bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau rentan.

Padahal, subsidi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, subsidi dianggap sebagai alat yang efektif dalam memastikan akses yang lebih merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi warga negara yang membutuhkan. Subsidi dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberikan bantuan finansial langsung kepada mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit.