Memilih OECD Bukan BRICS, Apakah Rasional?
Jum'at, 22 Maret 2024 - 05:51 WIB
Hal ini sekaligus merespons kecenderungan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya untuk memperluas aliansi militer untuk mencari keamanan mutlak, memicu konfrontasi berbasis blok dengan memaksa negara lain untuk memihak, serta mengejar dominasi sepihak dengan mengorbankan hak dan kepentingan orang lain.
China menegaskan pentingnya negara-negara BRICS mempraktikkan multilateralisme, menjaga keadilan, solidaritas, serta menolak hegemoni, intimidasi dan perpecahan. China juga mengusulkan kerangka Inisiatif Pembangunan Global sebagai bentuk nyata dari kerja sama BRICS.
Salah satunya dengan meningkatkan Dana Bantuan Kerja Sama Selatan-Selatan Tiongkok menjadi Dana Pembangunan Global dan Kerja Sama Selatan Selatan, dengan tambahan masukan USD1 miliar dari USD3 miliar yang sudah ada.
Selain itu, China juga mendorong BRICS menambah dukungan untuk Dana Perwalian Perdamaian dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibuat China, menerbitkan Laporan Pembangunan Global, dan mendirikan Pusat Promosi Pembangunan Global dan Jaringan Pengetahuan Global untuk Pembangunan.
Sejumlah Realitas
"Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo, (17/2) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 yang digelar di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan pada 24 Agustus 2023 lalu.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi di tengah gencarnya Indonesia bergabung dengan BRICS. Saat itu seolah BRICS hanya menunggu kata ‘iya’ dari decision maker negeri ini. Harapan BRICS agar Indonesia bergabung tentu sangat besar mengingat posisi sebagai anggota G-20 dengan PBD perkapita sebesar USD4.929,7 dan merupakan salah satu negara dengan stabilitas ekonomi kuat dengan pertumbuhan di atas 5%.
Hadirnya Indonesia tentu akan memperkuat bargaining position BRICS atas negara-negara barat. Di sisi lain, sejatinya Indonesia juga memiliki keselasan visi dengan BRICS. Fakta demi terungkap dalam pandangan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan secara virtual pada pertemuan para menteri luar negeri negara-negara BRICS dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan (2/6/2023).
baca juga: Daftar Negara Anggota OECD, Ada Israel hingga Indonesia
Pada momen itu, Menlu Retno Marsudi mengajak negara-negara BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara dan memperkuat multilateralisme. Urgensi ini berdasar realitas bahwa saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan. Tatanan dunia yang berdasarkan peraturan kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingan pribadi masing-masing.
China menegaskan pentingnya negara-negara BRICS mempraktikkan multilateralisme, menjaga keadilan, solidaritas, serta menolak hegemoni, intimidasi dan perpecahan. China juga mengusulkan kerangka Inisiatif Pembangunan Global sebagai bentuk nyata dari kerja sama BRICS.
Salah satunya dengan meningkatkan Dana Bantuan Kerja Sama Selatan-Selatan Tiongkok menjadi Dana Pembangunan Global dan Kerja Sama Selatan Selatan, dengan tambahan masukan USD1 miliar dari USD3 miliar yang sudah ada.
Selain itu, China juga mendorong BRICS menambah dukungan untuk Dana Perwalian Perdamaian dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibuat China, menerbitkan Laporan Pembangunan Global, dan mendirikan Pusat Promosi Pembangunan Global dan Jaringan Pengetahuan Global untuk Pembangunan.
Sejumlah Realitas
"Kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo, (17/2) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 yang digelar di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan pada 24 Agustus 2023 lalu.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi di tengah gencarnya Indonesia bergabung dengan BRICS. Saat itu seolah BRICS hanya menunggu kata ‘iya’ dari decision maker negeri ini. Harapan BRICS agar Indonesia bergabung tentu sangat besar mengingat posisi sebagai anggota G-20 dengan PBD perkapita sebesar USD4.929,7 dan merupakan salah satu negara dengan stabilitas ekonomi kuat dengan pertumbuhan di atas 5%.
Hadirnya Indonesia tentu akan memperkuat bargaining position BRICS atas negara-negara barat. Di sisi lain, sejatinya Indonesia juga memiliki keselasan visi dengan BRICS. Fakta demi terungkap dalam pandangan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan secara virtual pada pertemuan para menteri luar negeri negara-negara BRICS dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan (2/6/2023).
baca juga: Daftar Negara Anggota OECD, Ada Israel hingga Indonesia
Pada momen itu, Menlu Retno Marsudi mengajak negara-negara BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara dan memperkuat multilateralisme. Urgensi ini berdasar realitas bahwa saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan. Tatanan dunia yang berdasarkan peraturan kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingan pribadi masing-masing.
tulis komentar anda