Menakar Manfaat BRICS dan MIKTA bagi Indonesia

Arifi Saiman
Alumnus Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember, Konsul Jenderal RI New York (2019-2022), dan penulis buku Diplomasi Santri

PARTISIPASI Indonesia dalam BRICS sebagai negara mitra (partner country) adalah "kado diplomasi multilateral" pertama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Berbasis kebijakan luar negeri bebas dan aktif (free and active foreign policy), Indonesia tercatat cukup aktif dalam kiprah diplomasinya di fora internasional, baik di lingkup kawasan maupun di lingkup global.

Di tingkat kawasan sebagai contoh, Indonesia merupakan negara anggota sekaligus salah satu pendiri Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB). Sementara itu, Indonesia juga menjadi bagian dari kelompok-kelompok blok ekonomi global seperti G-20 dan Belt and Road Initiative (BRI) yang belakangan kerap pula disebut Global Development Initiative (GDI). Selain itu, Indonesia sebagai negara muslim terkemuka di dunia juga menjadi bagian penting dari Organisasi Kerja Sama Islam ( OKI ).

Di balik partisipasi aktif Indonesia di fora internasional, muncul satu pertanyaan yang seyogianya kita jawab secara jujur terkait tujuan dan target yang hendak diraih dari partisipasi Indonesia dimaksud. Hal ini didasari pemikran bahwa partisipasi dalam sebuah lembaga organisasi atau forum kerja sama internasional, jika sifatnya simbolis semat, tentunya akan menjadi sia-sia karena hasil yang didapat tidak sepadan dengan anggaran yang dikeluarkan.



Pengeluaran anggaran di sini digunakan antara lain untuk pembayaran kontribusi untuk keanggotaan lembaga organisasi regional/internasional atau untuk pembiayaan perjalanan dinas (jaldis) delegasi RI (Delri). Terlebih lagi masalah jaldis pejabat pemerintah ke luar negeri saat ini mendapat perhatian tersendiri dari Presiden Prabowo Subianto khususnya jaldis yang dilakukan tanpa tujuan dan hasil yang konkret.

Sekilas BRICS
Istilah BRIC yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, dan China dicetuskan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O’Neill, pada tahun 2001. Jim O’Neil meramalkan keempat negara tersebut akan mendominasi perekonomian dunia pada tahun 2050. Saat ini negara-negara BRICS memiliki total nilai ekonomi mencapai 33,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global dan mewakili 45% dari total populasi dunia.

Diawali dengan pertemuan tingkat Menlu negara-negara BRIC di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB di New York pada tahun 2006, BRIC selanjutnya tumbuh berkembang menjadi sebuah blok kekuatan baru dunia dan KTT BRIC pertama diadakan di Yekaterinburg, Rusia pada tanggal 16 Juni 2009. Nama Indonesia sempat dipandang oleh sebagian kalangan berpotensi menjadi bagian dari BRIC bersama Afrika Selatan, sehingga jika keduanya bergabung maka akronim nama kelompok ini akan berubah menjadi BRIICS (Brazil, Russia, India, Indonesia, China, South Africa). Namun, ternyata justru Afrika Selatan yang "dipilih" untuk bergabung dengan BRICS pada tahun 2010.

Nama "BRICS" yang merupakan akronim dari masing-masing negara pilar utamanya memberikan nilai plus tersendiri bagi Brasil, Rusia, China, dan Afrika Selatan, salah satunya menempatkan mereka pada posisi “founders” sekaligus “owners” dari organisasi ini. Dari aspek penamaan, nama BRICS terasa sedikit berbeda dibandingkan dengan nama lembaga organisasi kerja sama yang mengusung kekhasan organisasinya, seperti ASEAN, Indian Ocean Rim Association (IORA), dan sejenisnya.

Indonesia dan BRICS
Kehadiran Indonesia pada KTT BRICS di Rusia baru-baru ini menandai era baru partisipasi Indonesia sebagai partner country kelompok blok ekonomi ini. Secara umum masuknya Indonesia ke dalam BRICS secara umum disambut cukup positif meskipun tidak sedikit yang mempertanyakan keputusan Indonesia dalam konteks ini. Bagi pihak yang mempertanyakan bergabungnya Indonesia sebagai partner country BRICS, setidaknya terdapat dua pertimbangan utama yang mendasarinya.