Ekonomi Pasca Pemilu

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PASCA-pemilu berlangsung dan hasil pemilihan umum secara resmi telah diumumkan, kini bangsa Indonesia bersiap menghadapi era pergantian pemerintahan yang akan menandai akhir dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang kesepuluh. Masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada Oktober 2024 seiring dilantiknya presiden terpilih mendatang.

Sebagai bagian dari dinamika demokrasi, transisi ke pemerintahan baru menciptakan gelombang ekspektasi dan harapan baru di tengah masyarakat. Era kepemimpinan baru menjanjikan perubahan dan arah baru dalam pembangunan negara.

Sepanjang dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, Masyarakat Indonesia telah menyaksikan pembangunan yang masif di bidang infrastruktur, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Kini, dengan datangnya pemerintahan baru, masyarakat berharap akan terjadi terobosan yang lebih besar lagi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan. Artinya, akhir dari era kepresidenan Jokowi menandai awal dari babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Capaian dan Tantangan dalam Keberlanjutan Pembangunan

Pembangunan di Indonesia kian massif berkembang. Tak dimungkiri bahwa konsep pembangunan Indonesia – sentris yang telah dijalankan pemerintahan era Presiden Jokowi telah berhasil membawa perubahan fundamental bagi pembangunan nasional. Capaian investasi di luar Pulau Jawa, misalnya, semakin meningkat sejak tahun 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi yang masuk ke Tanah Air pada semester I-2023 atau dari periode Januari hingga Juni 2023 mencapai Rp678,7 triliun. Lebih lanjut, hal yang menggembirakan adalah angka investasi itu didominasi dari luar Pulau Jawa sebesar Rp354,9 atau 52,3 persen dari total investasi.

Selain itu, pembangunan infrastrukur pun masif dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di luar Pulau Jawa. Pembangunan tersebut mulai dari pembangunan jalan Trans-Papua, kereta api Trans-Sulawesi, pengembangan kawasan perbatasan, hingga pemindahan ibu kota negara. Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur selama delapan tahun mencapai Rp 3.309 triliun. Pembangunan infrastruktur kini merata di seluruh penjuru tanah air, bukan hanya di Pulau Jawa semata.

Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Beberapa hasil studi menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran di antaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital yang berkonstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil studi World Bank (1994) menunjukkan bahwa elastisitas Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Artinya, dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, melalui pengembangan infrastruktur yang telah massif dilakukan selama beberapa tahun terakhir, diharapkan seluruh wilayah di Indonesia akan semakin terintegrasi secara ekonomi, sehingga biaya logistik di Indonesia dapat diturunkan dan disparitas harga dapat ditekan, sekaligus menaikkan daya saing ekonomi Indonesia.

Pada perkembangannuya, perlu diakui bahwa kemajuan dan capaian-capaian pembangunan di berbagai sektor telah berhasil diraih Indonesia. Meski demikian, di bawah kepemimpinan presiden terpilih mendatang yang menekankan pada tema keberlanjutan, Indonesia juga masih memiliki catatan-catatan dan area yang memerlukan perbaikan.

Salah satu program besar pemerintah yang memerlukan perhatian ialah terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Melakukan perpindahan ibu kota negara bukan hanya persoalan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain (baru). Akan tetapi, pemindahan tersebut memerlukan berbagai analisis tepat dan komprehensif yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pasalnya, dalam membangun IKN tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Sementara itu, Jakarta dapat tetap mempertahankan posisi strategisnya sebagai pusar perdagangan atau keuangan di Indonesia.

Selanjutnya, di tengah dinamika pembangunan yang terus berlangsung, Indonesia hingga saat ini juga masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan yang perlu menjadi catatan bagi presiden atau pemerintahan baru. Salah satu masalah yang mendesak adalah kemiskinan yang masih membayangi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada perkembangannya, hingga saat ini masih terdapat jutaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang terpinggirkan. setidaknya per Maret 2023, ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang pengeluarannya dalam sebulan ada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu Rp 550.458 per kapita per bulan.