Pola Sengketa Pilkada, Pihak yang Kalah Terkadang Ungkapkan Gosip sebagai Alat Bukti
Sabtu, 23 November 2024 - 14:24 WIB
loading...
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto/Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Andi Muhammad Asrun mengungkapkan sejumlah pola yang kerap terjadi dalam sengketa pemilihan kepala daerah ( pilkada ). Pihak yang akan terkadang menyampaikan gosip.
"Bagi pihak yang kalah, biasanya kuasa hukum mereka akan kalap di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, terkadang mereka akan mengungkapkan sejumlah gosip sebagai alat bukti. Padahal, namanya juga gosip bagaimana bisa dibuktikan," kata Asrun dalam Bimbingan Teknis dan Pembekalan bagi Para Advokat dalam Menghadapi Perselisihan Hasil Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Kegiatan tersebut berlangsung hingga Jumat (22/11/2024), diselenggarakan Law Office Josua Victor & Partners dan Suryantara, Alfatah, & Partners, diikuti sekitar 50 advokat dari berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga: Sirekap Akan Digunakan untuk Pilkada 2024
Lanjutnya, kuasa hukum pemohon berpandangan harus melayani sesuai keinginan pasangan yang kalah demi memenuhi prinsip gugur kewajiban. "Mereka juga gencar menarasikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebagai bumbu meski minim alat bukti. Semua sekadar biar keren," katanya.
"Bagi pihak yang kalah, biasanya kuasa hukum mereka akan kalap di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, terkadang mereka akan mengungkapkan sejumlah gosip sebagai alat bukti. Padahal, namanya juga gosip bagaimana bisa dibuktikan," kata Asrun dalam Bimbingan Teknis dan Pembekalan bagi Para Advokat dalam Menghadapi Perselisihan Hasil Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Kegiatan tersebut berlangsung hingga Jumat (22/11/2024), diselenggarakan Law Office Josua Victor & Partners dan Suryantara, Alfatah, & Partners, diikuti sekitar 50 advokat dari berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga: Sirekap Akan Digunakan untuk Pilkada 2024
Lanjutnya, kuasa hukum pemohon berpandangan harus melayani sesuai keinginan pasangan yang kalah demi memenuhi prinsip gugur kewajiban. "Mereka juga gencar menarasikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebagai bumbu meski minim alat bukti. Semua sekadar biar keren," katanya.
Lihat Juga :
