Kerja Sama Dalam Pemberantasan Bentuk Baru Kejahatan Transnasional

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam tata kelola global. Ikut serta dalam organisasi-organisasi ini adalah cara Taiwan untuk menjalin hubungan dengan dunia, memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya, seperti pengaruh implisit, dan memberikan kontribusi bagi komunitas global. Namun sayangnya, Taiwan telah dibatasi untuk berpartisipasi dalam Interpol selama lebih dari tiga dekade, yang berakar dari masalah politik.

Di era globalisasi dan peningkatan kejahatan lintas batas, hal-hal pembatasan ini menjadi semakin mengkhawatirkan. Paspor Taiwan, yang memiliki akses bebas visa ke 145 negara dan wilayah, kini menjadi sasaran utama para penjahat transnasional sehingga tak bisa lagi dihiraukan.

Kemampuan Taiwan dalam menjalankan pemeriksaan keamanan perbatasan dan melawan kejahatan transnasional, termasuk terorisme dan perdagangan manusia, terbatas karena akses yang minim terhadap intelijen kriminal secara langsung yang umumnya dibagikan melalui sistem I-24/7 Interpol dan juga kurangnya akses ke basis data dari dokumen perjalanan yang dicuri ataupun hilang.

Keterlibatan Taiwan dalam Interpol yang selama ini dikecualikan memiliki arti bahwa pertukaran data informasi intelijen yang sangat penting sering kali sudah kadaluarsa dan tidak akurat. Selain itu, dibatasinya Taiwan untuk berpartisipasi dalam pertemuan, kegiatan, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Interpol telah menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam jaringan global keamanan dan anti-terorisme.

Taiwan Sebagai Referensi Pengalaman Bermanfaat dan Kesiapan Untuk Aktif Berkolaborasi Dengan Interpol

Pada 2022, polisi Taiwan menemukan beberapa jenis perdagangan manusia yang mengejutkan di Kamboja dan Myanmar. Sindikat kejahatan yang terorganisir dengan baik ini beroperasi di bawah model perusahaan dan menggunakan platform daring untuk merekrut orang dari seluruh dunia dengan menawarkan peluang kerja menarik di luar negeri.

Para korban yang tergiur dengan janji manis dan palsu tersebut malah disekap, dipaksa bekerja di pusat-panggilan (call center) penipuan, dan menjadi sasaran berbagai bentuk perlakuan kejam seperti pemukulan, penyiksaan listrik, pemberian obat-obatan terlarang, dan kekerasan seksual. Semua hal itu dilakukan untuk memaksa mereka terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk penipuan transnasional, pencucian uang kripto, serta perdagangan narkoba dan manusia.

Sayangnya, laporan polisi Taiwan kepada Interpol tidak membuahkan hasil nyata. Sebagai gantinya, Taiwan harus mengandalkan bantuan polisi dari negara-negara mitra untuk berbagi informasi intelijen dan bekerja sama dalam penyelidikan. Untuk mengatasi situasi ini, Taiwan juga membentuk tim antipenipuan lintas pemerintah nasional yang bertujuan untuk melakukan operasi pencegahan, penyelamatan, serta penyelidikan yang intensif untuk menghentikan lebih banyak warga Taiwan menjadi korban atau bagian dari penipuan. Alhasil, sampai dengan bulan Juli 2023, 478 korban telah berhasil diselamatkan.

Berita tentang situasi ini telah menarik perhatian dunia internasional, dan kepolisian di Eropa, AS, Asia Tenggara, dan negara-negara lainnya di mana mereka memberikan tingkat kewasapadaan lanjut akan ancaman kejahatan baru ini yang melibatkan korban dari berbagai negara. Dengan demikian, menggabungkan sumber daya internasional dan melakukan penyelidikan secara kolaboratif, akan mendorong semua pihak mampu menegakkan hukum dan mengatasi masalah keamanan global ini.

Dalam Menyadari Urgensi Keamanan Global, Pentingnya Dukungan untuk Partisipasi Taiwan dalam Interpol