24 Tahun Maluku Utara: Pertambangan di Antara Anugerah dan Bencana
Kamis, 12 Oktober 2023 - 14:57 WIB
Berkaitan dengan tingkat pengangguran, rilis BPS 2023 menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka di Maluku Utara terus menurun, 4,98% dibanding tahun 2022. Dengan demikian, keberadaan industri pertambangan di Maluku Utara memiliki dampak ekonomi yang positif terhadap masyarakat.
Sayangnya realitas di lapangan menunjukkan aktivitas pertambangan masih syarat akan problematika sosial dan lingkungan. Lingkungan hidup sebagai aspek penting yang harus diperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya tampak alpa dari manajemen perusahaan pertambangan.
Faktor sosial dan lingkungan menjadi sama-sama penting dan harus dipertimbangkan dengan baik eksistensi masing-masing itu, berkenan dengan operasi perusahaan tambang. Pasalnya, faktor sosial berbicara tentang tatanan kehidupan yang dipegang oleh masyarakat, termasuk tempat tinggal dan nilai-nilai yang dianut.
Kemudian faktor lingkungan menekankan pada keberlangsungan kehidupan manusia yang berkelanjutan. Di mana karakter lingkungan yang alamiah harus tetap dijaga, demi keselamatan dan kesehatan kehidupan generasi yang akan datang.
Sungai Sagea sebagai salah satu sumber mata air kehidupan bagi masyarakat masyarakat Sagea merupakan salah satu yang tercemar oleh aktivitas pertambangan. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, Sungai Sagea yang jernih warnanya berubah menjadi oranye kecoklatan, itu terjadi di lokasi wisata Boki Moruru.
Masyarakat khawatir, pencemaran Sungai Sagea yang berkelanjutan dapat menyulitkan mereka untuk mendapatkan air bersih. Tentu ini akan merubah tatanan kehidupan masyarakat karena Sungai Sagea adalah penopang aktivitas rumah tangga mereka.
Ini menunjukkan bahwa penerapan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dalam operasi pertambangan di Maluku Utara belum maksimal. Seharusnya, Kementerian KLHK dan Kementerian ESDM melakukan kajian komprehensif terkait lingkungan, sebelum memberikan izin operasi perusahaan tambang di Maluku Utara.
Perlu dilakukan evaluasi untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat di sekitar Sungai Sagea. Selain lingkungan, aspek lain yang terganggung karena keberadaan tambang yaitu eksistensi adat masyatakat lokal.
Di wilayah yang sama, terdapat destinasi Boki Maruru yang merupakan representasi kebudayaan masyarakat Halmahera Tengah. Kebudayaan yang diwariskan turun-temurun itu masih dipegang teguh nilai-nilainya oleh masyarakat adat, sehingga diperlukan intervensi regulasi yang tepat untuk mengatasinya.
Dalam pembangunan perekonomian di Maluku Utara, aspek ekonomi harus diselaraskan dengan aspek sosial dan lingkungan. Tujuannya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan keberadaan satu faktor untuk mendukung terwujudnya keberhasilan faktor lainnya.
Sayangnya realitas di lapangan menunjukkan aktivitas pertambangan masih syarat akan problematika sosial dan lingkungan. Lingkungan hidup sebagai aspek penting yang harus diperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya tampak alpa dari manajemen perusahaan pertambangan.
Faktor sosial dan lingkungan menjadi sama-sama penting dan harus dipertimbangkan dengan baik eksistensi masing-masing itu, berkenan dengan operasi perusahaan tambang. Pasalnya, faktor sosial berbicara tentang tatanan kehidupan yang dipegang oleh masyarakat, termasuk tempat tinggal dan nilai-nilai yang dianut.
Kemudian faktor lingkungan menekankan pada keberlangsungan kehidupan manusia yang berkelanjutan. Di mana karakter lingkungan yang alamiah harus tetap dijaga, demi keselamatan dan kesehatan kehidupan generasi yang akan datang.
Sungai Sagea sebagai salah satu sumber mata air kehidupan bagi masyarakat masyarakat Sagea merupakan salah satu yang tercemar oleh aktivitas pertambangan. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, Sungai Sagea yang jernih warnanya berubah menjadi oranye kecoklatan, itu terjadi di lokasi wisata Boki Moruru.
Masyarakat khawatir, pencemaran Sungai Sagea yang berkelanjutan dapat menyulitkan mereka untuk mendapatkan air bersih. Tentu ini akan merubah tatanan kehidupan masyarakat karena Sungai Sagea adalah penopang aktivitas rumah tangga mereka.
Ini menunjukkan bahwa penerapan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dalam operasi pertambangan di Maluku Utara belum maksimal. Seharusnya, Kementerian KLHK dan Kementerian ESDM melakukan kajian komprehensif terkait lingkungan, sebelum memberikan izin operasi perusahaan tambang di Maluku Utara.
Perlu dilakukan evaluasi untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat di sekitar Sungai Sagea. Selain lingkungan, aspek lain yang terganggung karena keberadaan tambang yaitu eksistensi adat masyatakat lokal.
Di wilayah yang sama, terdapat destinasi Boki Maruru yang merupakan representasi kebudayaan masyarakat Halmahera Tengah. Kebudayaan yang diwariskan turun-temurun itu masih dipegang teguh nilai-nilainya oleh masyarakat adat, sehingga diperlukan intervensi regulasi yang tepat untuk mengatasinya.
Dalam pembangunan perekonomian di Maluku Utara, aspek ekonomi harus diselaraskan dengan aspek sosial dan lingkungan. Tujuannya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan keberadaan satu faktor untuk mendukung terwujudnya keberhasilan faktor lainnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda