Kemendukbangga Galang Sinergi Nasional Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di NTT
loading...
Mendukbangga Wihaji memberikan keterangan kepada media seusai rapat koordinasi khusus dengan Pemerintah Provinsi NTT dan kementerian/Lembaga terkait, Senin (13/1/2025). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Kemiskinan ekstrem dan stunting masih menjadi tantangan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan di NTT pada Maret 2024 tercatat sebesar 19,48%, menjadikannya salah satu dari tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Selain itu, NTT juga memiliki prevalensi stunting tertinggi kedua di Indonesia, mencapai angka 37%.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menginisiasi program kolaboratif lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Pada Senin (13/1/2025), Kemendukbangga menggelar rapat koordinasi khusus dengan Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Gizi Nasional (BGN). Dua perguruan tinggi, Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), juga dilibatkan dalam upaya ini.
Mendukbangga Wihaji menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi. "Kolaborasi adalah kata kunci untuk mengatasi persoalan negara. Sesuai arahan Presiden, kami akan memanfaatkan data kependudukan secara optimal dalam menangani stunting, khususnya di NTT," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menginisiasi program kolaboratif lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Pada Senin (13/1/2025), Kemendukbangga menggelar rapat koordinasi khusus dengan Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Gizi Nasional (BGN). Dua perguruan tinggi, Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), juga dilibatkan dalam upaya ini.
Mendukbangga Wihaji menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi. "Kolaborasi adalah kata kunci untuk mengatasi persoalan negara. Sesuai arahan Presiden, kami akan memanfaatkan data kependudukan secara optimal dalam menangani stunting, khususnya di NTT," ujarnya.
Lihat Juga :
