Jokowi Sebut ASN Penentu Kemajuan Bangsa, Partai Perindo: Birokrat Hindari Politik Praktis
Rabu, 04 Oktober 2023 - 21:35 WIB
Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng, mendukung pernyataan Presiden Jokowi terkait ASN penentu kemajuan bangsa, Rabu (4/10/2023). Foto/MNC Media
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ASN penentu kemajuan bangsa. Dukungan ini datang dari Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng.
Menurutnya, hal tersebut menjadi landasan pelarangan ASN untuk tidak berkecimpung di dalam politik praktis. Alasannya, ASN merupakan pegawai pemerintahan yang harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Makanya, kenapa ASN itu dilarang berpolitik praktis karena mereka adalah alat negara sebagai birokrasi yang digunakan oleh pemerintahan hasil pilihan rakyat dalam Pemilu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," kata Lakaseng, Rabu (4/10/2023).
Yusuf Lakaseng yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu menyebutkan, integritas antara ASN dan kepala daerah juga jelas berbeda. ASN merupakan pegawai yang diangkat dan dipekerjakan oleh pemerintah hingga memasuki masa pensiun.
Sedangkan, kepala daerah diusung partai politik yang dipilih oleh rakyat di pesta demokrasi statusnya terus berganti setiap 5 tahun sekali.
"Memang benar partai politik bisa berganti menjadi pemenang Pemilu, tapi birokrasinya tetap," ujar politikus Partai Perindo ini, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
"Karena itu ASN tidak boleh dipolitisasi dan tidak boleh berpolitik agar pelayanan mereka adil pada semua. Tidak boleh pelayanan mereka pada rakyat disertai pertimbangan politik," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi membuka Rapat kerja nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023) pagi.
Menurutnya, hal tersebut menjadi landasan pelarangan ASN untuk tidak berkecimpung di dalam politik praktis. Alasannya, ASN merupakan pegawai pemerintahan yang harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Makanya, kenapa ASN itu dilarang berpolitik praktis karena mereka adalah alat negara sebagai birokrasi yang digunakan oleh pemerintahan hasil pilihan rakyat dalam Pemilu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," kata Lakaseng, Rabu (4/10/2023).
Yusuf Lakaseng yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu menyebutkan, integritas antara ASN dan kepala daerah juga jelas berbeda. ASN merupakan pegawai yang diangkat dan dipekerjakan oleh pemerintah hingga memasuki masa pensiun.
Sedangkan, kepala daerah diusung partai politik yang dipilih oleh rakyat di pesta demokrasi statusnya terus berganti setiap 5 tahun sekali.
"Memang benar partai politik bisa berganti menjadi pemenang Pemilu, tapi birokrasinya tetap," ujar politikus Partai Perindo ini, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
"Karena itu ASN tidak boleh dipolitisasi dan tidak boleh berpolitik agar pelayanan mereka adil pada semua. Tidak boleh pelayanan mereka pada rakyat disertai pertimbangan politik," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi membuka Rapat kerja nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023) pagi.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda