Ketua KASN: Politik Kerap Menyeret Keterlibatan ASN dalam Pemilu
Jum'at, 26 Mei 2023 - 16:37 WIB
loading...
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pancasila: Dinamika dan Tantangan yang Dihadapi? yang digelar Moya Institute di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sistem politik di Indonesia masih membuka celah melibatkan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu . ASN pada akhirnya terjebak dalam politik balas budi atau politik balas dendam.
"Politik kita kerap menyeret-nyeret ASN. Ikut salah, nggak ikut salah. Jadi, kalau mereka para ASN terbawa-bawa akan menjadikan kerja birokrasi tidak efektif. Karena yang muncul adalah politik balas budi, politik balas dendam," ujar Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pancasila: Dinamika dan Tantangan yang Dihadapi?" yang digelar Moya Institute di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis 25 Mei 2023.
Baca juga: 4 Fakta Ngabila Salama, Dokter Dinkes DKI yang Pamer Gaji Rp34 Juta
Menurut data Bawaslu, kata Agus, dalam rentang waktu 2020-2021 dimana saat itu digelar pilkada di 270 daerah, pelanggaran netralitas ASN mencapai angka 2.034. Dari jumlah pelanggaran itu, 1.373 ASN di antaranya diberi sanksi oleh Pejabat pembina Kepegawaian (PPK).
"Kita sudah memasuki tahun politik dan puncaknya tahun depan, itu ada 548 pilkada, pileg, serta pilpres. Potensi kegaduhan akan berlipat ganda. Sekarang jika diikuti media sosial, istilah cebong, kadrun itu masih ada. Dan jika terus berlanjut, itu membahayakan," jelasnya.
Karenanya Agus menegaskan agar para ASN menempatkan diri pada posisi netral dalam Pemilu 2024. “Sebab jika tidak akan mempengaruhi pelayanan publik ke depannya. Hal itu salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila, dimana kita masih kerap berpotensi terpecah karena politik," katanya.
"Politik kita kerap menyeret-nyeret ASN. Ikut salah, nggak ikut salah. Jadi, kalau mereka para ASN terbawa-bawa akan menjadikan kerja birokrasi tidak efektif. Karena yang muncul adalah politik balas budi, politik balas dendam," ujar Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pancasila: Dinamika dan Tantangan yang Dihadapi?" yang digelar Moya Institute di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis 25 Mei 2023.
Baca juga: 4 Fakta Ngabila Salama, Dokter Dinkes DKI yang Pamer Gaji Rp34 Juta
Menurut data Bawaslu, kata Agus, dalam rentang waktu 2020-2021 dimana saat itu digelar pilkada di 270 daerah, pelanggaran netralitas ASN mencapai angka 2.034. Dari jumlah pelanggaran itu, 1.373 ASN di antaranya diberi sanksi oleh Pejabat pembina Kepegawaian (PPK).
"Kita sudah memasuki tahun politik dan puncaknya tahun depan, itu ada 548 pilkada, pileg, serta pilpres. Potensi kegaduhan akan berlipat ganda. Sekarang jika diikuti media sosial, istilah cebong, kadrun itu masih ada. Dan jika terus berlanjut, itu membahayakan," jelasnya.
Karenanya Agus menegaskan agar para ASN menempatkan diri pada posisi netral dalam Pemilu 2024. “Sebab jika tidak akan mempengaruhi pelayanan publik ke depannya. Hal itu salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila, dimana kita masih kerap berpotensi terpecah karena politik," katanya.
Lihat Juga :
