Jokowi Sebut ASN Penentu Kemajuan Bangsa, Partai Perindo: Birokrat Hindari Politik Praktis
Rabu, 04 Oktober 2023 - 21:35 WIB
loading...
Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng, mendukung pernyataan Presiden Jokowi terkait ASN penentu kemajuan bangsa, Rabu (4/10/2023). Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ASN penentu kemajuan bangsa. Dukungan ini datang dari Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng.
Menurutnya, hal tersebut menjadi landasan pelarangan ASN untuk tidak berkecimpung di dalam politik praktis. Alasannya, ASN merupakan pegawai pemerintahan yang harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Makanya, kenapa ASN itu dilarang berpolitik praktis karena mereka adalah alat negara sebagai birokrasi yang digunakan oleh pemerintahan hasil pilihan rakyat dalam Pemilu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," kata Lakaseng, Rabu (4/10/2023).
Baca juga: Ketua KASN Sebut Politik Kerap Menyeret Keterlibatan ASN dalam Pemilu
Yusuf Lakaseng yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu menyebutkan, integritas antara ASN dan kepala daerah juga jelas berbeda. ASN merupakan pegawai yang diangkat dan dipekerjakan oleh pemerintah hingga memasuki masa pensiun.
Sedangkan, kepala daerah diusung partai politik yang dipilih oleh rakyat di pesta demokrasi statusnya terus berganti setiap 5 tahun sekali.
"Memang benar partai politik bisa berganti menjadi pemenang Pemilu, tapi birokrasinya tetap," ujar politikus Partai Perindo ini, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
"Karena itu ASN tidak boleh dipolitisasi dan tidak boleh berpolitik agar pelayanan mereka adil pada semua. Tidak boleh pelayanan mereka pada rakyat disertai pertimbangan politik," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi membuka Rapat kerja nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023) pagi.
"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023," kata Jokowi.
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan Korpri merupakan satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan.
Menurutnya, Korpri dapat menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. "Ini adalah satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan. Tadi, Prof Zudan menyampaikan anggota Korpri sudah mencapai 4,4 juta. Ini jumlah yang sangat besar dan juga menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa," kata Jokowi.
Dirinya menekankan ekosistem kerja ASN harus memacu untuk berprestasi hingga berinovasi. "Ekosistem kerja ASN itu harus memacu. Sering saya sampaikan harus memacu orang untuk berkinerja. Memacu orang untuk berprestasi, memacu orang untuk berinovasi. Itu tugas dari Pak Sekda Provinsi, Kabupaten dan Kota, tugas Sesmen/ Sekjen di kementerian dan lembaga," ungkapnya.
Menurutnya, hal tersebut menjadi landasan pelarangan ASN untuk tidak berkecimpung di dalam politik praktis. Alasannya, ASN merupakan pegawai pemerintahan yang harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Makanya, kenapa ASN itu dilarang berpolitik praktis karena mereka adalah alat negara sebagai birokrasi yang digunakan oleh pemerintahan hasil pilihan rakyat dalam Pemilu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," kata Lakaseng, Rabu (4/10/2023).
Baca juga: Ketua KASN Sebut Politik Kerap Menyeret Keterlibatan ASN dalam Pemilu
Yusuf Lakaseng yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu menyebutkan, integritas antara ASN dan kepala daerah juga jelas berbeda. ASN merupakan pegawai yang diangkat dan dipekerjakan oleh pemerintah hingga memasuki masa pensiun.
Sedangkan, kepala daerah diusung partai politik yang dipilih oleh rakyat di pesta demokrasi statusnya terus berganti setiap 5 tahun sekali.
"Memang benar partai politik bisa berganti menjadi pemenang Pemilu, tapi birokrasinya tetap," ujar politikus Partai Perindo ini, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
"Karena itu ASN tidak boleh dipolitisasi dan tidak boleh berpolitik agar pelayanan mereka adil pada semua. Tidak boleh pelayanan mereka pada rakyat disertai pertimbangan politik," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi membuka Rapat kerja nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023) pagi.
"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023," kata Jokowi.
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan Korpri merupakan satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan.
Menurutnya, Korpri dapat menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. "Ini adalah satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan. Tadi, Prof Zudan menyampaikan anggota Korpri sudah mencapai 4,4 juta. Ini jumlah yang sangat besar dan juga menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa," kata Jokowi.
Dirinya menekankan ekosistem kerja ASN harus memacu untuk berprestasi hingga berinovasi. "Ekosistem kerja ASN itu harus memacu. Sering saya sampaikan harus memacu orang untuk berkinerja. Memacu orang untuk berprestasi, memacu orang untuk berinovasi. Itu tugas dari Pak Sekda Provinsi, Kabupaten dan Kota, tugas Sesmen/ Sekjen di kementerian dan lembaga," ungkapnya.
(maf)
Lihat Juga :
