Mengapa Ada Kemiskinan?
Senin, 31 Juli 2023 - 07:42 WIB
Di Indonesia, pada perkembangannya hingga saat ini,telah berhasil menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada Maret 2023.
Pada bulan tersebut, persentase penduduk miskin mencapai sebesar 9,36% atau mencapai 25,9 juta orang. Jumlah penduduk miskin tersebut turun 460.000 jiwa terhadap September 2022 dan kemudian, turun 260.000 jiwa terhadap Maret 2022.
Sementara itu, persentase penduduk miskin tersebut juga turun 0,21 persen poin dari 9,57% pada September 2022 dan 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Pun Kemiskinan Ekstrem Indonesia pada Bulan Maret 2023 sebesar 1,12 persen.
Menurun sebesar 0,62 persen poin dibandingkan September 2022. Data tersebut kian membawa optimisme bagi Indonesia untuk dapat terus menurunkan angka kemiskinan sejak Maret 2021 (pasca pandemi).
Program Kemiskinan: Negara vs Market
Pemerintah Indonesia menyadari kemiskinan bukanlah permasalahan yang mudah untuk di atasi akan tetapi bukan hal yang sulit pula untuk diupayakan. Pasalnya selama ini, program pengentasan kemiskinan dianggap belum sepenuhnya menjangkau target yang tepat karena minimnya kolaborasi dan tingginya ego sektoral. Padahal, berbagai program untuk pengentasan kemiskinan seyogyanya dapat diimplementasikan oleh pemerintah (negara) maupun melalui pasar.
Berdasarkan teori ekonomi, pengurangan kemiskinan melalui pasar bebas dan adanhya intervensi pemerintah (negara) memiliki perbedaan dalam pendekatan dan mekanisme yang digunakan untuk mencapainya. Pada pendekatan pasar bebas, pemerintah memiliki peran terbatas dalam mengatur pasar.
Di bawah pendekatan tersebut, pemerintah hanya memberikan kerangka hukum dan regulasi dasar untuk melindungi hak milik dan memastikan persaingan yang adil. Adam Smith berpandangan bahwa pasar bebas dapat memiliki manfaat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, melalui peran pemerintah yang hanya sebatas menjaga fungsi pasar yang adil dan efisien.
Sebaliknya, pendekatan dengan campur tangan pemerintah yang kerap aliran ekonomi “Keynesian” cukup banyak melibatkan peran aktif pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pada pendekatan ini, peran pemerintah bukan hanya melalui regulasi semata, namun juga melalui pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial.
Pemerintah menciptakan kebijakan, program, dan lembaga untuk memberikan bantuan sosial, kesempatan pendidikan, dan perlindungan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Pada bulan tersebut, persentase penduduk miskin mencapai sebesar 9,36% atau mencapai 25,9 juta orang. Jumlah penduduk miskin tersebut turun 460.000 jiwa terhadap September 2022 dan kemudian, turun 260.000 jiwa terhadap Maret 2022.
Sementara itu, persentase penduduk miskin tersebut juga turun 0,21 persen poin dari 9,57% pada September 2022 dan 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Pun Kemiskinan Ekstrem Indonesia pada Bulan Maret 2023 sebesar 1,12 persen.
Menurun sebesar 0,62 persen poin dibandingkan September 2022. Data tersebut kian membawa optimisme bagi Indonesia untuk dapat terus menurunkan angka kemiskinan sejak Maret 2021 (pasca pandemi).
Program Kemiskinan: Negara vs Market
Pemerintah Indonesia menyadari kemiskinan bukanlah permasalahan yang mudah untuk di atasi akan tetapi bukan hal yang sulit pula untuk diupayakan. Pasalnya selama ini, program pengentasan kemiskinan dianggap belum sepenuhnya menjangkau target yang tepat karena minimnya kolaborasi dan tingginya ego sektoral. Padahal, berbagai program untuk pengentasan kemiskinan seyogyanya dapat diimplementasikan oleh pemerintah (negara) maupun melalui pasar.
Berdasarkan teori ekonomi, pengurangan kemiskinan melalui pasar bebas dan adanhya intervensi pemerintah (negara) memiliki perbedaan dalam pendekatan dan mekanisme yang digunakan untuk mencapainya. Pada pendekatan pasar bebas, pemerintah memiliki peran terbatas dalam mengatur pasar.
Di bawah pendekatan tersebut, pemerintah hanya memberikan kerangka hukum dan regulasi dasar untuk melindungi hak milik dan memastikan persaingan yang adil. Adam Smith berpandangan bahwa pasar bebas dapat memiliki manfaat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, melalui peran pemerintah yang hanya sebatas menjaga fungsi pasar yang adil dan efisien.
Sebaliknya, pendekatan dengan campur tangan pemerintah yang kerap aliran ekonomi “Keynesian” cukup banyak melibatkan peran aktif pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pada pendekatan ini, peran pemerintah bukan hanya melalui regulasi semata, namun juga melalui pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial.
Pemerintah menciptakan kebijakan, program, dan lembaga untuk memberikan bantuan sosial, kesempatan pendidikan, dan perlindungan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Lihat Juga :
tulis komentar anda