Prabowo Sambangi Pentagon, Pengamat: RI Berupaya Jadi Pemain Kunci Stabilitas Indo-Pasifik
loading...
Kunjungan Menhan Prabowo Subianto ke AS uuntuk bertemu Menhan AS Lloyd Austin dinilai sebagai langkah strategis. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Lawatan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto ke Gedung Pentagon dan bertemu Menhan Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin, dinilai tak sebatas keseriusan penguatan pertahanan. Lebih dari itu, kunjungan tersebut merupakan upaya Indonesia menjadi pemain kunci dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
"Pertemuan Menhan Prabowo dengan Menhan Austin dapat dilihat dalam kerangka ini," kata Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, Jumat (28/10/2022).
Dirinya menyampaikan demikian lantaran Indonesia harus terus meningkatkan posisi tawarnya (bargaining) serta memperkuat diplomasi ekonomi dan pertahanannya, terutama dengan China dan AS sebagai dua kekuatan utama di Indo-Pasifik. Oleh sebab itu, perlu meningkatkan kepercayaan serta mengurangi rasa takut dan kesalahpahaman dengan kedua pihak yang berseteru tersebut.
Khairul mengungkapkan, terjadi tren peningkatan belanja pertahanan yang mengarah perlombaan persenjataan dalam setahun terakhir. Ini dilakukan dalam merespons agresivitias China, terutama di perairan Natuna Utara, dan terbentuknya pakta pertahanan trilateral AUKUS, yang beranggotakan Australia, Inggris, dan AS, disertai rencana pembangunan beberapa kapal selam bertenaga nuklir.
Langkah Prabowo tersebut, sambung Khairul, juga relevan dengan situasi di negara-negara ASEAN saat ini sebagai salah satu aktor penting kawasan Indo-Pasifik yang tampak ambigu, di mana terdapat perbedaan sikap dan kepentingan beberapa negara anggotanya, terutama terhadap AS dan China.
"Sulit terwujudnya sikap bersama dan multilateralisme ASEAN, memaksa Indonesia–sebagai disputing state di perairan Natuna Utara sekaligus sebagai negara yang berhimpitan dengan Australia di selatan–untuk secara mandiri merespons segala dinamika itu dengan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan yang cenderung pragmatis atas nama politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional," tuturnya.
Menurut Khairul, Indonesia perlu menunjukkan relasinya dengan AS adalah hubungan berbasis kesepahaman kepentingan dan kemitraan, bukan hegemoni-proksi. Dalam konteks diplomasi pertahanan, itu disebut sebagai defence diplomacy for confidence building measures.
"Rencana pembelian F-15 bisa saja merupakan salah satu agenda turunan yang didiskusikan selain komitmen-komitmen lain, seperti kerja sama latihan-pelatihan, pengembangan alutsista bersama, dan lain-lain," paparnya.
"Pertemuan Menhan Prabowo dengan Menhan Austin dapat dilihat dalam kerangka ini," kata Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, Jumat (28/10/2022).
Dirinya menyampaikan demikian lantaran Indonesia harus terus meningkatkan posisi tawarnya (bargaining) serta memperkuat diplomasi ekonomi dan pertahanannya, terutama dengan China dan AS sebagai dua kekuatan utama di Indo-Pasifik. Oleh sebab itu, perlu meningkatkan kepercayaan serta mengurangi rasa takut dan kesalahpahaman dengan kedua pihak yang berseteru tersebut.
Khairul mengungkapkan, terjadi tren peningkatan belanja pertahanan yang mengarah perlombaan persenjataan dalam setahun terakhir. Ini dilakukan dalam merespons agresivitias China, terutama di perairan Natuna Utara, dan terbentuknya pakta pertahanan trilateral AUKUS, yang beranggotakan Australia, Inggris, dan AS, disertai rencana pembangunan beberapa kapal selam bertenaga nuklir.
Langkah Prabowo tersebut, sambung Khairul, juga relevan dengan situasi di negara-negara ASEAN saat ini sebagai salah satu aktor penting kawasan Indo-Pasifik yang tampak ambigu, di mana terdapat perbedaan sikap dan kepentingan beberapa negara anggotanya, terutama terhadap AS dan China.
"Sulit terwujudnya sikap bersama dan multilateralisme ASEAN, memaksa Indonesia–sebagai disputing state di perairan Natuna Utara sekaligus sebagai negara yang berhimpitan dengan Australia di selatan–untuk secara mandiri merespons segala dinamika itu dengan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan yang cenderung pragmatis atas nama politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan nasional," tuturnya.
Menurut Khairul, Indonesia perlu menunjukkan relasinya dengan AS adalah hubungan berbasis kesepahaman kepentingan dan kemitraan, bukan hegemoni-proksi. Dalam konteks diplomasi pertahanan, itu disebut sebagai defence diplomacy for confidence building measures.
"Rencana pembelian F-15 bisa saja merupakan salah satu agenda turunan yang didiskusikan selain komitmen-komitmen lain, seperti kerja sama latihan-pelatihan, pengembangan alutsista bersama, dan lain-lain," paparnya.
(muh)
Explore More