Isu Kabinet Prabowo Punya 40 Menteri, Gerindra: Negara Kita Kan Besar
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman buka suara soal isu Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman buka suara soal isu Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Habiburokhman menilai wajar jumlah kementerian tersebut.
"Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," kata Habiburokhman di Ruang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Sebagai anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan yang lainnya. Ia mencontohkan, apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Permasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," ujarnya.
Ia berpandangan, wajar jika pemerintahan mendatang melakukan sebuah penyempurnaan daripada tugas dan fungsi dari setiap kementerian dan lembaga yang ada. "Konsekuensinya ya, ya itu dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," tuturnya.
Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengembalikkan kewenangan pembentukan kabinet kepada Prabowo sebagai Presiden terpilih. Menurutnya, Prabowo yang paling mengetahui kebutuhan pemerintahan ke depan akan seperti apa.
"Apakah besar, efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapot dari rakyat itu beliau ya," pungkasnya.
"Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," kata Habiburokhman di Ruang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Sebagai anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan yang lainnya. Ia mencontohkan, apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Permasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," ujarnya.
Ia berpandangan, wajar jika pemerintahan mendatang melakukan sebuah penyempurnaan daripada tugas dan fungsi dari setiap kementerian dan lembaga yang ada. "Konsekuensinya ya, ya itu dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," tuturnya.
Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengembalikkan kewenangan pembentukan kabinet kepada Prabowo sebagai Presiden terpilih. Menurutnya, Prabowo yang paling mengetahui kebutuhan pemerintahan ke depan akan seperti apa.
"Apakah besar, efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapot dari rakyat itu beliau ya," pungkasnya.
(rca)
Explore More