Mahkamah Konstitusi dalam Pusaran Politik

Kamis, 29 September 2022 - 17:07 WIB
loading...
A A A
Perbaikan Mekanisme Seleksi
Sejarah perjalanan MK memang tidak seluruhnya baik, tetapi penuh dengan dinamika dan liku-liku yang sebagiannya adalah cerita tentang skandal dan penyelewengan. Hal ini terbukti dari beberapa hakim MK yang menjadi terpidana karena kasus korupsi dan sebagian yang lain diberi hukuman etik. Karenanya MK butuh untuk diawasi dan kinerja hakimnya dievaluasi.

Untuk kepentingan tersebut, saat ini sebenarnya sudah terdapat lembaga yang memiliki tugas mengawasi, mengevaluasi, dan bahkan dapat memberikan sanksi bagi hakim MK yang berperangai buruk dan tidak terpuji. Lembaga itu adalah Dewan Etik.

Bila kehadiran Dewan Etik tersebut dirasa belum sepenuhnya menggaransi baiknya kinerja hakim MK, barangkali yang perlu dievaluasi adalah prosedur/mekanisme rekrutmen calon hakim MK. Sebab rekrutmen adalah pintu masuk pertama yang akan sangat menentukan kualitas seorang pejabat publik. Proses rekrutmen yang buruk sudah pasti tidak pernah melahirkan pejabat negara yang berintegritas, apalagi memiliki kualifikasi sebagai negarawan.

Selama ini, disadari atau tidak, proses rekrutmen hakim MK belum sepenuhnya merepresentasikan prosedur yang baik. Selain karena penentuan keterpilihan para calon lebih kental aroma politisnya daripada ukuran objektivitasnya, di sebagian lembaga seperti di MA, mekanismenya tidak berlangsung secara transparan dan terbuka, sebab calonnya selalu berasal dari lingkup internal MA dan publik tidak dapat mengikuti proses seleksinya.

Ke depan, dalam rangka menghasilkan hakim MK yang berintegritas, profesional, dan negarawan, ada baiknya prosedur yang ada saat ini diubah di mana DPR, Presiden, dan MA tidak lagi melaksanakan seleksi calon hakim MK secara sendiri-sendiri, tetapi secara kolektif dan bersama-sama. Prosedur demikian dapat mencegah timbulnya transaksi politik haram, sebab ketiga lembaga tersebut dapat saling mengawasi dan mengontrol.

Keuntungan lain dari mekanisme ini adalah hakim MK terpilih akan memiliki basis legitimasi yang sangat kuat karena ia lolos seleksi dengan didukung oleh tiga poros kekuasaan sekaligus, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bila usulan ini diakomodasi, ada optimisme yang kuat di masa yang akan datang bahwa MK hanya akan diisi oleh para negarawan sebagaimana amanat konstitusi.
(bmm)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tak Ada Batasan Anggota...
Tak Ada Batasan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil, Wamenkum Persilakan Gugat ke MK
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Dharma Pongrekun Minta...
Dharma Pongrekun Minta MK Kaji Ulang UU Kesehatan Demi Jaga Kedaulatan Bangsa
Anggota DPR Cindy Monica:...
Anggota DPR Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan
Gerindra Harap Lawatan...
Gerindra Harap Lawatan Prabowo ke Prancis Tak Dipolitisasi
MK: Parpol Melanggar...
MK: Parpol Melanggar Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Bakal Didiskualifikasi
MK Gelar Wisuda Purnabakti...
MK Gelar Wisuda Purnabakti Anwar Usman, Sambut Dua Hakim Konstitusi Baru
Presiden Lantik Hakim...
Presiden Lantik Hakim MK Baru, Adies Kadir Resmi Gantikan Arief Hidayat
Profil Pendidikan Adies...
Profil Pendidikan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR yang Disetujui Jadi Calon Hakim MK
Rekomendasi
Kesuksesan Refa Ardhi...
Kesuksesan Refa Ardhi di Dunia Digital Ternyata Dibangun dari Hal Sederhana Ini
Huawei Luncurkan MPV...
Huawei Luncurkan MPV Supermewah ala Rolls-Royce
Astra Masuk Daftar Tempat...
Astra Masuk Daftar Tempat Kerja Terbaik di Asia, Borong 3 Penghargaan Sekaligus
Berita Terkini
Canda Prabowo ke HIPMI:...
Canda Prabowo ke HIPMI: Pengusaha Indonesia Banyak Dosanya
Hakim Ingatkan Tersangka...
Hakim Ingatkan Tersangka Bea Cukai Tak Berdusta: Di Akhirat Nanti Masuk Neraka
Hanura Bantah Punya...
Hanura Bantah Punya Yayasan Pengelola MBG, Sebut Narasi yang Beredar Hoaks
Kejagung Pelajari Bukti...
Kejagung Pelajari Bukti Terkait Pengajuan Justice Collaborator Eks Waka BGN Sony Sonjaya
Sidang PLK di PTUN,...
Sidang PLK di PTUN, Ahli Tegaskan Pencabutan Badan Hukum oleh Kemenkum Sudah Tepat
Sony Sonjaya Belum Ajukan...
Sony Sonjaya Belum Ajukan Permohonan Perlindungan Justice Collaborator ke LPSK
Infografis
7 Kombes Pecah Bintang...
7 Kombes Pecah Bintang Jadi Brigjen Dalam Mutasi Polri Januari 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved