Kaum Disabilitas Dianggap Dungu, Gila, dan Gelap Mata, KUHPerdata Digugat ke MK
Selasa, 27 September 2022 - 14:37 WIB
loading...
Yayasan Indonesian Mental Health Association (IMHA) menggugat pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Yayasan Indonesian Mental Health Association (IMHA) menggugat pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Kuasa hukum IMHA, Anang Zubaidy mengatakan, Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan pengakuan dan persamaan di hadapan hukum dan asas kepastian hukum yang adil.
Baca juga: Kaum Disabilitas Vs Kaum OJOL
Menurutnya Pasal a Quo masih menggabungkan antara kapasitas mental dan kapasitas hukum. Sehingga setiap orang dewasa selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan.
"Kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusan dan harus berada di bawah pengampuan,” ujar Anang secara daring dalam sidang Pengujian Materiil pasal tersebut di MK, dilansir website MK, Selasa (27/9/2022).
Baca juga: Aplikasi Ini Permudah Kaum Disabilitas Berbisnis
Diketahui Pasal 433 KUHPerdata berbunyi "Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya."
Sidang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh.
Menurut Anang, pasal tersebut menjadikan keadaan disabilitas dalam hal ini dungu, mata gelap sebagai alasan untuk menyangkal kapasitas hukum disabilitas mental.
Kuasa hukum IMHA, Anang Zubaidy mengatakan, Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan pengakuan dan persamaan di hadapan hukum dan asas kepastian hukum yang adil.
Baca juga: Kaum Disabilitas Vs Kaum OJOL
Menurutnya Pasal a Quo masih menggabungkan antara kapasitas mental dan kapasitas hukum. Sehingga setiap orang dewasa selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan.
"Kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusan dan harus berada di bawah pengampuan,” ujar Anang secara daring dalam sidang Pengujian Materiil pasal tersebut di MK, dilansir website MK, Selasa (27/9/2022).
Baca juga: Aplikasi Ini Permudah Kaum Disabilitas Berbisnis
Diketahui Pasal 433 KUHPerdata berbunyi "Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya."
Sidang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh.
Menurut Anang, pasal tersebut menjadikan keadaan disabilitas dalam hal ini dungu, mata gelap sebagai alasan untuk menyangkal kapasitas hukum disabilitas mental.
Lihat Juga :
