Kemendagri Minta Sekretaris DPRD Bantu Bapemperda Selesaikan Program Prioritas Nasional
Selasa, 26 Juli 2022 - 01:32 WIB
loading...
Kemendagri meminta Sekretaris DPRD membantu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam menyelesaikan program prioritas nasional.Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Sekretaris DPRD membantu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam menyelesaikan program prioritas nasional. Kemendagri mengingatkan pentingnya meningkatkan iklim investasi yang salah satunya melalui kebijakan pajak dan retribusi.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik yang diwakili oleh Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun mengatakan, meningkatkan iklim ivestasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah sangat penting. Hal tersebut sebagai tindaklanjut dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja beserta 49 PP dan 6 Perpres turunannya dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dia melanjutkan, pemerintahan daerah perlu segera menetapkan Perda sebagai tindaklanjut dari UU Nomor 11/2020 dan UU Nomor 1/2022 mengingat terdapat batasan waktu yang ditentukan dan merupakan salah satu program strategis nasional.
Sehingga, kata dia, dalam penentuan Propemperda menjadi sangat prioritas ditetapkan dalam 2022 berupa tambahan Propemperda Tahun 2022 dan Propemperda Tahun 2023. Baca: Kemendagri Siapkan Analisis Kebutuhan Perda
"Peningkatan iklim investasi sangat memengaruhi perekonomian di daerah maka perlu segera ditindaklanjuti dengan menetapkan perda dan perkada," kata Makmur Marbun dalam workshop nasional Asosiasi Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia (Asdeksi) Tahun 2022 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada akhir pekan lalu.
Hal tersebut, menurut Makmur, perlu peran aktif Sekretaris DPRD untuk membantu Bapemperda. Untuk diketahui workshop Asdeksi itu hadiri seluruh Sekretaris Dewan Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan jumlah peserta hampir 1.000 orang.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik yang diwakili oleh Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun mengatakan, meningkatkan iklim ivestasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah sangat penting. Hal tersebut sebagai tindaklanjut dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja beserta 49 PP dan 6 Perpres turunannya dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dia melanjutkan, pemerintahan daerah perlu segera menetapkan Perda sebagai tindaklanjut dari UU Nomor 11/2020 dan UU Nomor 1/2022 mengingat terdapat batasan waktu yang ditentukan dan merupakan salah satu program strategis nasional.
Sehingga, kata dia, dalam penentuan Propemperda menjadi sangat prioritas ditetapkan dalam 2022 berupa tambahan Propemperda Tahun 2022 dan Propemperda Tahun 2023. Baca: Kemendagri Siapkan Analisis Kebutuhan Perda
"Peningkatan iklim investasi sangat memengaruhi perekonomian di daerah maka perlu segera ditindaklanjuti dengan menetapkan perda dan perkada," kata Makmur Marbun dalam workshop nasional Asosiasi Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia (Asdeksi) Tahun 2022 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada akhir pekan lalu.
Hal tersebut, menurut Makmur, perlu peran aktif Sekretaris DPRD untuk membantu Bapemperda. Untuk diketahui workshop Asdeksi itu hadiri seluruh Sekretaris Dewan Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan jumlah peserta hampir 1.000 orang.
(hab)
Lihat Juga :
