Kemendagri Siapkan Analisis Kebutuhan Perda
Selasa, 12 Juli 2022 - 15:58 WIB
loading...
Upaya meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Upaya meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ). Dalam prosesnya, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mengakui perlu ada pembinaan dan pengawasan pada setiap tahapan pembentukan peraturan daerah .
Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun mengatakan bahwa penyederhanaan regulasi menjadi salah satu visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dituangkan dalam lima prioritas kerja 2019-2024. Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah, perlu merespons amanat Presiden tersebut dengan cepat.
Untuk menjamin kualitas pembentukan produk hukum daerah, perlu pembinaan dan pengawasan pada setiap tahapan. Salah satu tahapan yang terpenting adalah pada tahapan perencanaan yang berfungsi sebagai dasar pembentukan perda, sehingga sesuai dengan kebutuhan daerah untuk pembangunan daerah, meningkatkan iklim investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Kemendagri Susun Indikator Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun mengatakan bahwa penyederhanaan regulasi menjadi salah satu visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dituangkan dalam lima prioritas kerja 2019-2024. Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah, perlu merespons amanat Presiden tersebut dengan cepat.
Untuk menjamin kualitas pembentukan produk hukum daerah, perlu pembinaan dan pengawasan pada setiap tahapan. Salah satu tahapan yang terpenting adalah pada tahapan perencanaan yang berfungsi sebagai dasar pembentukan perda, sehingga sesuai dengan kebutuhan daerah untuk pembangunan daerah, meningkatkan iklim investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Kemendagri Susun Indikator Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
Lihat Juga :
