Ahmad Ali Dorong Kebijakan Anggaran DPRD Sulteng Berpihak ke Honorer dan Pegawai Sara
Rabu, 25 September 2024 - 15:28 WIB
loading...
Ahmad HM Ali, calon gubernur Sulteng mendorong 55 Anggota DPRD Sulteng yang baru saja dilantik mampu melahirkan kebijakan penganggaran yang juga pro terhadap para pegawai honorer dan pegawai sara.
A
A
A
PALU - Ahmad HM Ali, calon gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong agar 55 Anggota DPRD Sulteng yang baru saja dilantik hari ini, Rabu (25/9/2024) siang, mampu melahirkan kebijakan penganggaran yang juga pro terhadap para pegawai honorer dan pegawai sara.
Hal itu diutarakan oleh bakal calon gubernur nomor urut 1 itu usai menghadiri pelantikan Anggota DPRD Sulteng periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih Masa Jabatan Tahun 2024-2029 di Gedung Dharma Wanita Sulteng, Jalan Moh Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
Dia bilang, tenaga honorer selama ini mendapatkan upah kerja atau gaji yang tidak sesuai dengan tugas-tugas mereka.
Menurut Ahmad Ali, para pekerja honorer merupakan pekerja yang melakukan tugas-tugas penting termasuk untuk pelayanan masyarakat, sehingga mereka seharusnya diberikan upah yang sesuai, paling tidak setara upah minimum regional (UMR).
"Saya harap, kepada Anggota DPRD yang baru untuk menyusun kebijakan, membahas kebijakan, dengan meletakkan anggaran bagi pegawai honorer paling tidak setara dengan UMR, karena mereka ini memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk membantu melayani masyarakat," tutur Ahmad Ali.
Hal itu diutarakan oleh bakal calon gubernur nomor urut 1 itu usai menghadiri pelantikan Anggota DPRD Sulteng periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Terpilih Masa Jabatan Tahun 2024-2029 di Gedung Dharma Wanita Sulteng, Jalan Moh Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
Dia bilang, tenaga honorer selama ini mendapatkan upah kerja atau gaji yang tidak sesuai dengan tugas-tugas mereka.
Menurut Ahmad Ali, para pekerja honorer merupakan pekerja yang melakukan tugas-tugas penting termasuk untuk pelayanan masyarakat, sehingga mereka seharusnya diberikan upah yang sesuai, paling tidak setara upah minimum regional (UMR).
"Saya harap, kepada Anggota DPRD yang baru untuk menyusun kebijakan, membahas kebijakan, dengan meletakkan anggaran bagi pegawai honorer paling tidak setara dengan UMR, karena mereka ini memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk membantu melayani masyarakat," tutur Ahmad Ali.
Lihat Juga :
