Prioritas Selamatkan Uang Negara, Firli Bahuri Cs Disebut New KPK

Jum'at, 26 Juni 2020 - 09:00 WIB
loading...
Prioritas Selamatkan...
Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) bersama pimpinan KPK lainnya. Di era Firli, KPK lebih fokus mencegah kerugian negara. FOTO/DOK.SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkomitmen melakukan pencegahan untuk menyelamatkan uang negara. Sari menyebut cara meminimalisir kerugian keuangan negara itu adalah new KPK di era new normal.

"Saya sebut KPK ini new KPK , new Paradigma di era new normal, bahwa pernyataan Ketua KPK yang menyebutkan lebih baik menyelamatkan uang Negara daripada menangkap seseorang tetapi uangnya sudah hilang. Ini merupakan sebuah terobosan yang revolusioner di KPK," katanya, Jumat (26/6/2020).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, tiga strategi pendekatan yang dilakukan KPK akan berdampak positif, bukan hanya untuk pejabat negara tetapi juga masyarakat luas. (Baca juga: Kinerja Firli Bahuri Dinilai Buruk, KPK Hargai Penilaian ICW dan TII )

"New KPK ini mempunyai 3 strategi pendekatan yaitu pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan yang saya yakini akan memberi dampak positif menekan angka korupsi, bukan hanya kepada pejabat negara tetapi juga masyarakat," ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat dengan DPR RI, Kamis (25/06/2020), menyampaikan perihal Kartu Pra Kerja yang dianggap belum menimbulkan kerugian negara dan tujuan kajian KPK tentang Kartu Pra Kerja adalah bagian dari pencegahan korupsi.

"Apa yang kami lakukan dalam rangka melakukan pencegahan korupsi akan lebih baik kita menyelamatkan uang negara daripada kita menangkap seseorang tapi uangnya sudah hilang lebih dahulu," kata Firli. (Baca juga: Ketua KPK: Kartu Prakerja Belum Timbulkan Kerugian Negara )
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengembalian Amplop...
Pengembalian Amplop Raja Juli Tak Hapus Unsur Pidana, KPK Terus Dalami Kasus HPT
KPK Ungkap Asal Usul...
KPK Ungkap Asal Usul Uang Dalam Amplop yang Ditinggal Bupati Kuansing saat Audiensi ke Menhut
Menhut Akui Terima Amplop...
Menhut Akui Terima Amplop dari Bupati Kuansing, KPK: Mestinya Laporkan Dugaan Gratifikas
MUI Desak Koruptor Dihukum...
MUI Desak Koruptor Dihukum Mati: Beri Efek Jera, Menyengsarakan Rakyat
KPK: Bupati Langkat...
KPK: Bupati Langkat Minta Upeti Proyek hingga Terima Gratifikasi Pengadaan Seragam Sekolah
Bupati Langkat Syah...
Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di KPK usai Kena OTT
Ketika Uang Negara Rp35.914...
Ketika Uang Negara Rp35.914 Triliun Lenyap Dikorupsi sejak 2003
130 Orang Ditangkap...
130 Orang Ditangkap karena Korupsi, Termasuk Para Pejabat Berbagai Kementerian
KPK Tahan Bupati Kuantan...
KPK Tahan Bupati Kuantan Singingi dalam Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan
Rekomendasi
Paraguay vs Prancis:...
Paraguay vs Prancis: Les Bleus Target Berikutnya La Albirroja?
Sistem Payment Gateway...
Sistem Payment Gateway Revolusioner untuk UMKM & Startup Dirilis, Jaminan Uptime 99,95%
Nada Kemenangan Rusia...
Nada Kemenangan Rusia Berubah Drastis ketika Ukraina Terapkan Taktik Asimetris
Berita Terkini
TikTok PHK Massal Karyawan...
TikTok PHK Massal Karyawan Tokopedia, DPR Minta Satgas Mitigasi PHK Turun Tangan
Bukan Soal Gugatan Ditolak,...
Bukan Soal Gugatan Ditolak, Dharma Pongrekun: Perjuangan Saya Memastikan Kekuasaan Tetap Dibatasi Konstitusi
Soroti Dugaan Suap BEM...
Soroti Dugaan Suap BEM UBK, Didi Mahardhika Minta Gerakan Mahasiswa Jaga Integritas
Pakar Hukum Sebut Kasus...
Pakar Hukum Sebut Kasus Roy Suryo Tidak Memenuhi Syarat Deponering
Kapolri Lantik Kakorlantas...
Kapolri Lantik Kakorlantas Baru dan 6 Kapolda, Ini Daftarnya
Kemlu: Dubes RI untuk...
Kemlu: Dubes RI untuk Iran Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Infografis
10 Negara Penguasa Cadangan...
10 Negara Penguasa Cadangan Logam Tanah Jarang Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved