Lemahnya Peran Struktur Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum mengawal HET minyak goreng yang menjadi tugas polisi, pengawasan di Kementerian Perdagangan, dan penegak hukum lainnya, tidak berjalan dengan baik sehingga masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng sesuai HET. Pada akhirnya Permendag Nomor 6 ini dicabut, dan harga minyak goreng naik mengikuti mekanisme pasar, lebih tinggi dari HET yang ditentukan.

Peraturan-peraturan menteri di atas dibuat dengan instan dan dibatalkan juga dengan mudah. Masyarakat diajak berpolemik pada saat peraturan menteri tersebut sudah jadi, bukan pada saat proses pembuatannya. Ini merupakan contoh buruk dalam membangun budaya hukum di Indonesia.

Proses pembuatan UU Cipta Kerja dan peraturan menteri yang menimbulkan polemik harus menjadi pembelajaran bagi kalangan struktur hukum kita dalam membuat peraturan perundangan ke depan, termasuk peran pengawasan dan penegakan hukum dalam mengawal berjalannya regulasi yang ada.

Kepatuhan pada UU PPP dan pelibatan masyarakat dengan baik akan menghasilkan peraturan perundangan sesuai kebutuhan masyarakat, yang akan menciptakan ketertiban dan kepatuhan di masyarakat. Budaya hukum akan tumbuh di masyaraat dan pemerintah pusat hingga daerah.

Baca berita lebih lengkap di e-paper koran-sindo.com