Banggar DPR Apresiasi Pertamina Mau Berbagi Beban APBN
loading...
A
A
A
Di tengah kenaikan harga minyak dunia, Pertamina memang berkontribusi besar pada penerimaan negara. Hingga April 2022, Pertamina berkontribusi besar pada penerimaan negara.
Belum genap semester, Pertamina telah menyumbang Rp143 triliun ke negara. Namun Pertamina tidak lantas sorak sorai mendapat windfall profit.
Semangat menjaga keprihatinan untuk berbagi beban dengan APBN agar harga BBM tidak melonjak sangat bermakna penting. "Inilah manifestasi kegotong-royongan, nyata adanya," katanya.
Said menerangkan, kenaikan harga bukan hanya terjadi di sektor minyak dan gas bumi, tetapi juga berbagai komoditas lainnya, terutama pangan. Untuk itu, Banggar DPR dan pemerintah sepakat untuk menjaga daya beli rumah tangga dengan menambah anggaran program perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun.
Langkah ini sebagai antisipasi bila inflasi naik dan berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi, mengingat 53% PDB nasional disumbang dari konsumsi rumah tangga. "Menggenapi keterpaduan gerak, pemerintah juga tengah mempersiapkan reformasi subsidi BBM, LPG dan Listrik agar lebih tepat sasaran, sehingga alokasi subsidi energi yang besar bisa berdampak setimpal terhadap upaya perlindungan terhadap rumah tangga miskin," imbuhnya.
Politikus Senior PDI Perjuangan ini menjelaskan prioritas waktu dekat pemerintah mempersiapkan skema pembelian pertalite dan solar sebagai barang subsidi. Langkah ini sebagai barier agar pembeli Pertamax dan solar nonsubsidi tidak bermigrasi ke Pertalite dan solar subsidi.
Dia berharap agar keputusan Pertamina bisa dijadikan contoh BUMN-BUMN lainnya dengan mempertimbangkan segala kapasitasnya masing masing. "Bahwa ada saatnya pemerintah membantu BUMN, tetapi pada waktunya, BUMN tahu diri, dan berpikir strategis tentang kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar," pungkasnya.
Belum genap semester, Pertamina telah menyumbang Rp143 triliun ke negara. Namun Pertamina tidak lantas sorak sorai mendapat windfall profit.
Semangat menjaga keprihatinan untuk berbagi beban dengan APBN agar harga BBM tidak melonjak sangat bermakna penting. "Inilah manifestasi kegotong-royongan, nyata adanya," katanya.
Said menerangkan, kenaikan harga bukan hanya terjadi di sektor minyak dan gas bumi, tetapi juga berbagai komoditas lainnya, terutama pangan. Untuk itu, Banggar DPR dan pemerintah sepakat untuk menjaga daya beli rumah tangga dengan menambah anggaran program perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun.
Langkah ini sebagai antisipasi bila inflasi naik dan berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi, mengingat 53% PDB nasional disumbang dari konsumsi rumah tangga. "Menggenapi keterpaduan gerak, pemerintah juga tengah mempersiapkan reformasi subsidi BBM, LPG dan Listrik agar lebih tepat sasaran, sehingga alokasi subsidi energi yang besar bisa berdampak setimpal terhadap upaya perlindungan terhadap rumah tangga miskin," imbuhnya.
Politikus Senior PDI Perjuangan ini menjelaskan prioritas waktu dekat pemerintah mempersiapkan skema pembelian pertalite dan solar sebagai barang subsidi. Langkah ini sebagai barier agar pembeli Pertamax dan solar nonsubsidi tidak bermigrasi ke Pertalite dan solar subsidi.
Dia berharap agar keputusan Pertamina bisa dijadikan contoh BUMN-BUMN lainnya dengan mempertimbangkan segala kapasitasnya masing masing. "Bahwa ada saatnya pemerintah membantu BUMN, tetapi pada waktunya, BUMN tahu diri, dan berpikir strategis tentang kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar," pungkasnya.
(rca)
Explore More