Banggar DPR Apresiasi Pertamina Mau Berbagi Beban APBN

Jum'at, 10 Juni 2022 - 02:44 WIB
loading...
Banggar DPR Apresiasi...
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran ( Banggar ) DPR Said Abdullah mengapresiasi PT Pertamina untuk berbagi beban (burden sharing) sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia yang masih bertahan di atas USD100/barel. Dari sisi APBN, Banggar DPR telah memberikan persetujuan kepada pemerintah untuk menambah alokasi subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun dan tambahan alokasi kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp275,0 triliun.

Adapun kompensasi ini diperuntukkan BBM sebesar Rp234,0 triliun dan listrik Rp41,0 triliun. "Terima kasih Pertamina atas kesediaan berbagi beban," ujar Said di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Untuk diketahui, pada 19 Mei 2022, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama dengan Banggar DPR menyetujui perubahan postur APBN 2022. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pergeseran asumsi Indonesian Crude Price (ICP) pada APBN 2022 yang semula dipatok USD60/barel.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Waspadai Gejolak Perekonomian Dunia



Padahal harga ICP terus merangkak naik hingga diatas rata-rata USD100/barel. Tidak menghendaki APBN berdarah-darah, dengan cepat Banggar DPR menyetujui perubahan APBN 2022 yang diajukan oleh pemerintah.

Tujuannya agar APBN bisa menyesuaikan dengan kondisi eksternal, dan pemerintah dapat memiliki elastisitas fiskal, khususnya untuk kenaikan alokasi subsidi dan kompensasi energi. Untungnya, beban yang dipikul APBN ikut dirasakan oleh Pertamina.

Menurut Said, langkah Pertamina ikut memikul beban bersama-sama dengan memprioritaskan pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) sebagai tanggung jawab bersama untuk melindungi hajat hidup orang banyak. Langkah ini memang lebih prioritas ketimbang memburu keuntungan semata di saat tekanan harga minyak bisa menyulitkan hajat hidup rakyat.

"Keprihatinan bersama yang ditunjukkan oleh Pertamina inilah yang sangat kita apresiasi," ujar politikus asal Sumenep ini.

Sebab bila tanpa kontribusi Pertamina, APBN akan jauh lebih berat menanggung beban subsidi dan kompensasi BBM. "Kesediaan Pertamina memangkas target nett profit USD3 miliar demi bersama-sama membantu negara dan rakyat bentuk nyata burden sharing," katanya.

Di tengah kenaikan harga minyak dunia, Pertamina memang berkontribusi besar pada penerimaan negara. Hingga April 2022, Pertamina berkontribusi besar pada penerimaan negara.

Belum genap semester, Pertamina telah menyumbang Rp143 triliun ke negara. Namun Pertamina tidak lantas sorak sorai mendapat windfall profit.

Semangat menjaga keprihatinan untuk berbagi beban dengan APBN agar harga BBM tidak melonjak sangat bermakna penting. "Inilah manifestasi kegotong-royongan, nyata adanya," katanya.

Said menerangkan, kenaikan harga bukan hanya terjadi di sektor minyak dan gas bumi, tetapi juga berbagai komoditas lainnya, terutama pangan. Untuk itu, Banggar DPR dan pemerintah sepakat untuk menjaga daya beli rumah tangga dengan menambah anggaran program perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun.

Langkah ini sebagai antisipasi bila inflasi naik dan berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi, mengingat 53% PDB nasional disumbang dari konsumsi rumah tangga. "Menggenapi keterpaduan gerak, pemerintah juga tengah mempersiapkan reformasi subsidi BBM, LPG dan Listrik agar lebih tepat sasaran, sehingga alokasi subsidi energi yang besar bisa berdampak setimpal terhadap upaya perlindungan terhadap rumah tangga miskin," imbuhnya.

Politikus Senior PDI Perjuangan ini menjelaskan prioritas waktu dekat pemerintah mempersiapkan skema pembelian pertalite dan solar sebagai barang subsidi. Langkah ini sebagai barier agar pembeli Pertamax dan solar nonsubsidi tidak bermigrasi ke Pertalite dan solar subsidi.

Dia berharap agar keputusan Pertamina bisa dijadikan contoh BUMN-BUMN lainnya dengan mempertimbangkan segala kapasitasnya masing masing. "Bahwa ada saatnya pemerintah membantu BUMN, tetapi pada waktunya, BUMN tahu diri, dan berpikir strategis tentang kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar," pungkasnya.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kasus Toko Mama Banjar,...
Kasus Toko Mama Banjar, Wakil Ketua Komisi VII: Negara Harusnya Membina UMKM
DPR Rapat Bareng KPU,...
DPR Rapat Bareng KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, Evaluasi Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
Usai Petinggi Berau...
Usai Petinggi Berau Coal dan Pamapersada, Giliran Adaro Jadi Saksi Kasus Minyak Mentah
Mitigasi Daerah dalam...
Mitigasi Daerah dalam Efisiensi APBN
Pimpinan Komisi VII...
Pimpinan Komisi VII Pertanyakan Sikap Kemenperin Tak Dukung Bali Bebas Sampah Plastik
Pengesahan RUU Perampasan...
Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi
APBN Kuartal I 2025...
APBN Kuartal I 2025 Tetap Terjaga
AQUA Elektronik Bersama...
AQUA Elektronik Bersama DPR-MPR Perkuat Komitmen Hidup Sehat Melalui Womens Day Run 10K 2025
Pertamina Dukung Pelestarian...
Pertamina Dukung Pelestarian Budaya Melalui Sanggar Tari Topeng Mimi Rasinah
Rekomendasi
Permudah Proses Kredit,...
Permudah Proses Kredit, Ini Manfaat dari SLIK OJK
Penembakan Pria hingga...
Penembakan Pria hingga Tewas di Samarinda Ternyata Pembunuhan Berencana Pebisnis Narkoba
Biodata dan Agama Syifa...
Biodata dan Agama Syifa Hadju yang Dikabarkan Sudah Dilamar El Rumi
Berita Terkini
Dua Terdakwa Kasus Korupsi...
Dua Terdakwa Kasus Korupsi Timah Divonis 3 dan 4 Tahun Penjara
Pembatalan Mutasi Letjen...
Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Tak Berkaitan dengan Try Sutrisno, Jenderal Dudung: Lazim Terjadi
Kapolri Pimpin Sertijab...
Kapolri Pimpin Sertijab 2 Pati, Irjen Rudi Setiawan Resmi Jabat Kapolda Jabar
Kemendagri Minta Kepala...
Kemendagri Minta Kepala Daerah Sanksi Ormas yang Langgar Hukum
Kemenag Gandeng MA dan...
Kemenag Gandeng MA dan ATR/BPN Legalisasi Tanah Wakaf untuk Madrasah hingga Masjid
Profil Agum Gumelar,...
Profil Agum Gumelar, Jenderal Kopassus yang Tolak Wacana Wapres Gibran Dimakzulkan
Infografis
Tatib Direvisi, DPR...
Tatib Direvisi, DPR Bisa Copot Kapolri hingga Pimpinan KPK
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved