APBN di Tengah Bayang-Bayang Risiko Global

Wahyu Utomo, Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu
Risyaf Fahreza, Analis Kebijakan, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

AWAN hitam kembali membayangi perekonomian global. Beberapa negara mengalami tekanan ekonomi cukup kuat. Tak tanggung-tanggung, negara sebesar Amerika Serikat (AS) mulai kembali mengalami kontraksi ekonomi. Dalam laporan yang dirilis oleh U.S. Bureau of Economic Analysis, pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal I-2022 tumbuh sebesar minus 1,5% secara quarter-on-quarter. Capaian tersebut menandai kontraksi pertama yang terjadi dalam tujuh kuartal terakhir di perekonomian AS.

Kondisi demikian tidak hanya terjadi di AS, sejumlah negara besar lainnya juga sedang menghadapi situasi perekonomian yang tidak menentu. Contoh lainnya adalah Jerman, di mana negara tersebut saat ini sedang menghadapi tekanan inflasi tertinggi dalam sejarahnya. Pun kawasan Eropa secara umum juga sedang menghadapi ancaman krisis energi dan pangan yang berakibat pada kenaikan inflasi ke rekor tertinggi.

Semakin eskalatifnya ketidakpastian ekonomi global pada dasarnya dipicu oleh beberapa hal. Pertama, global supply disruption yang mendorong tingginya laju inflasi di sejumlah negara maju. Kedua, konflik Rusia dan Ukraina yang turut mengerek kenaikan harga komoditas, terutama komoditas pangan dan energi. Ketiga, pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara maju yang berimplikasi pada kenaikan cost of fund.

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia relatif masih cukup kuat. Inflasi Indonesia pada Mei masih terkendali di level 3,55% secara year-on-year (yoy). Selanjutnya, seiring dengan situasi pandemi Covid-19 yang semakin terkendali, aktivitas ekonomi terus menunjukkan tren pemulihan yang kuat. Pada kuartal I-2022, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,01% secara yoy. Capaian tersebut merupakan salah satu yang terbaik di kawasan.

Meskipun Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat, ketidakpastian ekonomi global yang semakin eskalatif harus tetap dimitigasi dengan baik. Sebab, kombinasi risiko di atas berpotensi dapat menghambat tren pemulihan ekonomi yang saat ini sudah semakin menguat. Untuk itu, APBN didesain sebagai shock absorber untuk merespons ketidakpastian global. Sebagai shock absorber, APBN hadir untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga pemulihan ekonomi, namun dengan tetap memelihara fiskal tetap sehat dan berkelanjutan.

Upaya untuk melindungi daya beli masyarakat antara lain dilakukan melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pangan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri, antara lain kedelai dan jagung, serta mempertahankan harga jual bahan bakar minyak (BBM), LPG dan listrik agar tidak mengalami kenaikan. Memang, upaya-upaya tersebut berakibat pada bertambahnya alokasi subsidi dan kompensasi. Namun, upaya ini perlu diambil oleh pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga tren pemulihan ekonomi, APBN akan tetap bersifat fleksibel untuk merespons ketidakpastian situasi perekonomian global, mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap responsif dan antisipatif, serta menjaga ketahanan energi nasional melalui stabilitas pasokan batu bara (sesuai dengan PMK No.17/PMK.02/2022). Upaya untuk menjaga pasokan batu bara di dalam negeri kian penting di tengah kenaikan harga batu bara yang telah mencapai 143% secara year to date hingga awal Juni 2022. Ke depan, harga batu bara diperkirakan masih akan berfluktuasi mengingat pasokan yang masih terbatas.

Sementara itu, agar peran APBN dapat berfungsi secara optimal di tengah risiko global, maka APBN perlu dijaga tetap sehat dan berkelanjutan melalui beberapa hal sebagai berikut. Pertama adalah menjaga reformasi fiskal dan struktural agar dapat berjalan efektif. Kedua, menjaga komitmen seluruh Kementerian/Lembaga untuk penguatan spending better melalui efisiensi belanja. Ketiga, mengendalikan defisit APBN. Keempat, menjaga pelaksanaan APBN 2022 agar berjalan efektif sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal pada 2023 mendatang.

Kemudian agar APBN 2022 compatible dalam memerankan fungsinya, maka postur APBN 2022 juga perlu disesuaikan. Dari sisi pendapatan negara, terjadi kenaikan sebesar Rp420,1 triliun, sehingga total pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.266,2 triliun. Peningkatan pendapatan negara terjadi baik pada penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terutama dipengaruhi semakin menguatnya pemulihan ekonomi dan naiknya harga komoditas, seperti batu bara, nikel dan crude palm oil (CPO).