Bahas RUU KUHP, Pasal Penodaan Agama Direformulasi
Rabu, 25 Mei 2022 - 17:21 WIB
loading...
Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kembali dibahas DPR RI bersama pemerintah pada hari ini. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RUU KUHP ) kembali dibahas DPR RI bersama pemerintah pada hari ini. Dalam rapat Komisi III DPR itu, pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM ( Wamenkumham ) Edward Omar Sharif Hiariej.
Wamenkumham menjelaskan bahwa rumusan pasal RUU KUHP ini, pemerintah menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ada yang tetap, tapi ada juga yang dilakukan reformulasi namun tidak menghilangkan substansi dengan penghalusan terhadap bahasa yang ada. Seperti misalnya dalam Pasal 252, dia menjelaskan terkait dengan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib menjadi delik formil.
Sehingga, bukan orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib yang ditindak pidana. “Pembuktian ini sangat rumit kami merumuskannya secara formil,” kata pria yang akrab disapa Eddy ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Baca juga: Kembali Bahas RUU KUHP, Wamenkumham: Penghinaan Presiden Delik Aduan
Kemudian, Eddy melanjutkan, terkait dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus, karena selain adanya putusan MK, juga dalam Pasal 276 ini sudah diatur dalam UU Praktek Kedokteran. Sehingga menimbulkan duplikasi dan diusulkan untuk dihapus.
Kemudian, kata dia, Pasal 278-279 yang mengatur mengenai unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih. “Pasal ini sebetulnya sudah ada di KUHP yang lama, kami memperhalus untuk mengubah pasla ini menjadi delik materiel,” terangnya.
Wamenkumham menjelaskan bahwa rumusan pasal RUU KUHP ini, pemerintah menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ada yang tetap, tapi ada juga yang dilakukan reformulasi namun tidak menghilangkan substansi dengan penghalusan terhadap bahasa yang ada. Seperti misalnya dalam Pasal 252, dia menjelaskan terkait dengan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib menjadi delik formil.
Sehingga, bukan orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib yang ditindak pidana. “Pembuktian ini sangat rumit kami merumuskannya secara formil,” kata pria yang akrab disapa Eddy ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Baca juga: Kembali Bahas RUU KUHP, Wamenkumham: Penghinaan Presiden Delik Aduan
Kemudian, Eddy melanjutkan, terkait dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus, karena selain adanya putusan MK, juga dalam Pasal 276 ini sudah diatur dalam UU Praktek Kedokteran. Sehingga menimbulkan duplikasi dan diusulkan untuk dihapus.
Kemudian, kata dia, Pasal 278-279 yang mengatur mengenai unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih. “Pasal ini sebetulnya sudah ada di KUHP yang lama, kami memperhalus untuk mengubah pasla ini menjadi delik materiel,” terangnya.
Lihat Juga :
