Penurunan Demokrasi Berkorelasi dengan Kinerja Pemerintah

JAKARTA - Demokrasi di Indonesia dinilai sedang mengalami penurunan. Menurut Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), penilaian terhadap demokrasi selalu berkaitan dengan kinerja pemerintah.

Hal setidaknya bisa dilihat dari data Freedom House serta hasil survei nasional SMRC. Dia mengatakan kinerja pemerintah adalah salah satu variabel yang berhubungan langsung dengan demokrasi.

“Kalau kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari itu menurun, maka itu berdampak pada kinerja demokrasi itu sendiri. Jika masyarakat kita melihat kondisi demokrasi kita memburuk, itu karena masyarakat melihat pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan buruk,” tutur Saiful dalam pernyataan yang dikutip, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Alvara: Kepuasan Kinerja Pemerintah Pusat Rendah, Gugus Tugas Tinggi

Menurut dia, itu adalah penilaian atau persepsi masyarakat secara langsung. ”Jadi, masyarakat menilai kinerja demokrasi dari aspek yang sangat praktis. Tidak melulu pada aspek yang konseptual-abstrak,” imbuhnya.

Saiful mengatakan untuk menilai kinerja pemerintah banyak dimensinya. Tetapi yang cukup sederhana untuk merangkum kompleksitas variable itu adalah penilian terhadap kinerja presiden. "Seberapa puas masyarakat dengan kerja Presiden Jokowi, misalnya. Apakah mereka puas atau tidak puas. Sangat puas atau sangat tidak puas,” ujarnya.

Berdasar data survei opini publik nasional SMRC sejak 2009, dari Presiden SBY hingga Presiden Jokowi, Saiful menemukan publik yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja presiden, akan mengatakan positif atau puas dengan kinerja demokrasi.

“Sebaliknya, warga yang menilai kinerja presiden tidak memuaskan, maka itu akan membuat publik tidak puas dengan kinerja demokrasi,” tambah Saiful.



Karena itu, untuk memperkuat penilaian demokrasi, kinerja pemerintah haruslah memuaskan masyarakat. “Jadi, bagaimana cara memperkuat penilaian terhadap demokrasi, ya bikinlah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Karena itu pada gilirannya berefek positif terhadap demokrasi itu sendiri. Kalau pemerintah buruk kinerjanya, itu betul-betul ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.

Bagaimana mengukur kinerja pemerintah? Saiful menjelaskan banyak indikator, kinerja ekonomi dan infrastruktur salah satunya. “Dalam soal ekonomi, kita memang banyak melakukan pembangunan. Tapi masyarakat tidak biasa dengan utang. Walau pemerintah menyakinkan bahwa itu masih aman, tapi masyarakat secara umum menilai itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu akan mempengaruhi sikap masyarakat dalam melihat atau menilai dari kinerja presiden,” tandas Saiful.

Selain infrastruktur dan ekonomi, menurut Saiful banyak aspek lain yang juga harus diperhatikan adalah yang terkait kebebasan sipil. “Contohnya bagaimana polisi menangani masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, demonstrasi, dan lain. Itu juga menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi,” paparnya.

Baca juga: Milenial Kecewa Sistem Demokrasi

Hal lain yang ikut menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi, tambah Saiful, adalah kondisi ekonomi. “Publik yang menilai kondisi ekonomi lebih baik, itu memperkuat kinerja demokrasi. Sebaliknya, yang mengatakan kondisi ekonomi lebih buruk, kepuasan terhadap kinerja demokrasi rendah sekali. Jadi, ada hubungan antara kondisi ekonomi dengan kepuasan terhadap kinerja demokrasi,” ucap Saiful.

Lebih lanjut, Saiful menambahkan korelasi antara kinerja pemerintah dengan kinerja demokrasi terjadi negara-negara Eropa Barat. “Bagi negara-negara yang sudah menganut demokrasi, korelasi keduanya sangat kuat. Kinerja pemerintah yang buruk bisa mengancam kinerja demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, kalau pemerintah kinerjanya baik, itu akan memperkuat demokrasi,” pungkasnya.