Upaya Pemerintah Cegah Dampak Konflik Timur Tengah Diapresiasi

JAKARTA - Langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak dan merespons konflik di Timur Tengah terhadap kondisi di Tanah Air diapresiasi oleh Anggota Komisi I DPR Christina Aryani. Politikus Partai Golkar ini menilai Indonesia semakin menunjukkan sebagai negara yang mengupayakan perdamaian.

“Upaya diplomasi serta de-eskalasi yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat. Dorongan agar para pihak menahan diri yang disampaikan Indonesia secara langsung maupun melalui organisasi internasional menunjukkan kepedulian dan keprihatinan kita atas konflik serta ancaman yang tengah terjadi,” kata Christina, Kamis (18/4/2024).

Indonesia, kata Christina, tidak pernah menyetujui cara-cara kekerasan sebagai solusi menyelesaikan masalah dan senantiasa mengupayakan perdamaian sebagai jalan keluar. Dia menuturkan, ke depan penyelesaian konflik dengan melibatkan peran penengah juga perlu untuk diupayakan.



Lebih lanjut dia mengatakan, PBB sudah menyampaikan bahwa dunia tidak mampu menanggung lebih banyak perang. Imbas perang Ukraina dan Rusia serta situasi konflik di Gaza masih terus membayangi dunia internasional.

“Kita sepenuhnya menyadari tidak akan ada yang akan diuntungkan dengan situasi kawasan yang memanas sehingga penting untuk terus mendorong pengendalian diri para pihak yang bersitegang,” imbuhnya.

Di luar upaya diplomasi, ia melihat pemerintah juga menyiapkan langkah kombinasi terukur untuk merespons dampak ekonomi akibat konflik. “Ini tentunya tidak kalah penting mengingat kenaikan harga minyak akan membawa konsekuensi pada melonjaknya subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji,” katanya.

Pada Selasa, 16 April 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas bersama para menteri untuk membahas dampak serangan Iran ke Israel. Usai rapat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Indonesia terus mendorong de-eskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat konflik di Timur Tengah.

Retno sudah melakukan komunikasi intensif dengan para pemimpin dunia. "Dua hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung yang kita minta adalah menahan diri dan de-eskalasi," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan bahwa pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi global tetap fokus pada kebijakan yang mendukung sektor riil dan menstabilkan nilai tukar untuk mengurangi dampak terhadap impor.