Keadilan Restoratif Satu Catatan dan Dukungan

Dengan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia seperti tersebut di atas, inilah problem utama dalam melaksanakan restorative justice, seolah-olah masing-masing lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan sendiri sesuai dengan tingkat dari proses penyelesaian perkara dalam membuat aturan.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah pembatasan nilai perkara yang dapat diselesaikan melalui proses restorative justice. Sepatutnya tidak perlu ada pembatasan dengan nilai atau ancaman hukuman, sepanjang para pihak yaitu korban dan pelaku berkehendak menyelesaikan masalah hukum mereka dengan proses restorative justice.

Untuk perkara berat seperti pembunuhannya misalnya, bisa diambil sebagai contoh dari hukum Islam, Ketika keluarga memaafkan, baik karena ada pembayaran atau tidak ada pembayaran patut dipertimbangkan untuk masuk bagian perkara yang dapat diselesaikan melaui proses restorative justice.

Begitu juga halnya terhadap perbuatan pidana yang terakit kerugian keuangan negara, sudah sepatutnya dapat diselesaikan melalui restorative justice dan kepada pelaku perbuatan pidana dapat diberi tambahan kewajiban menjadi pekerja sosial.

Dari kepustakaan paling kurang ada 4 (empat) masalah yang selalu dihadapi terkait dengan penyelesaian perkara melalui restorative justice (William R. Wood; Masahiro Suzuki:2016).

Pertama, restorative terus berkembang dan diterapkan pada semakin banyak program yang sudah ada dan inovatif baru, karena tidak lagi berfokus pada pertemuan antara korban, pelaku dan pihak lain.

Kedua, masalah kelembagaan, karena meskipun pelembagaan dapat mengarah pada "pertumbuhan" undang-undang dan program restorative justice, akan tetapi tidak serta merta diterjemahkan ke dalam pengembangan dan implementasi praktik yang lebih baik.

Ketiga, masalah perpindahan dari bentuk formal kebentuk informal, di mana “pertumbuhan” restorative justice berakibat munculnya program atau praktik baru sebagai pengganti sanksi formal atau informal lainnya, dan bisa menimbulkan anggapan ada intervensi terhadap sistem peradilan pidana yang sudah ada.

Keempat, adalah masalah relevansi, restorative justice lebih berfokus pada pelanggaran klas bahwa sebagai “ghettoization of restorative justice”, sehingga dipersoalkan apakah ia dapat bergerak melampaui “hukuman alternatif” untuk pelanggaran yang lebih kecil.

Tetapi, dalam kaitannya dengan banyak keberpihakan terhadap masalah keadilan sosial – keberpihakan yang umumnya memudar seiring waktu sebagai Restorative Justice telah menjadi lebih mapan dalam sistem peradilan pidana.

Sebab, restorative justice dilihat oleh banyak orang sebagai sarana yang menjanjikan untuk mengatasi tidak hanya masalah pengucilan korban dan akuntabilitas pelaku, tetapi juga masalah sosial karena mereka bersinggungan dengan peradilan pidana.

Penutup

Terlepas dari masalah yang dihadapi dalam praktik penyelasaian perkara melalui restorative justice, upaya dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahakmah Agung yang memulai menerapkan hukuman berdasarkan proses restorative justice perlu didukung secara baik.

Penyelesian proses sampai adanya hukuman dengan cara ini bukan hanya mempersingkat penyelesaian masalah hukum, tetapi juga tidak menjadikan pelaku dan korban secara berhadap-hadapan sebagai musuh.

Penyelesain masalah hukum melalui proses restorative justice ini dapat diapastikan akan mengurangi penggunaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang sudah melebihi kapsitas.

Namun pada saat yang sama, agar ada kesamaan dalam pelaksanaan hukuman berdasarakan proses restorative justice, salah satu yang patut ditiru adalah Prancis yang sudah memasukkan proses hukum melalui restorative justice dalam Hukum Acara Pidana. Tentu hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan Perppu sambil menunggu KUHAP yang baru.