'Fiscal Dominance' dan Depresiasi Rupiah
Rabu, 22 Juli 2026 - 11:25 WIB
loading...
Muhammad Syarkawi Rauf, Dosen FEB Unhas dan Ketua KPPU RI 2015 – 2018. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
Muhammad Syarkawi Rauf
Dosen FEB Unhas
Ketua KPPU RI 2015 – 2018
EKONOM senior dari University of California, Berkeley, sekaligus pemenang hadiah nobel ekonomi tahun 2011, Thomas John Sargent, yang pertama kali mempopulerkan istilah fiscal dominance (dominasi fiskal) dalam kebijakan makro ekonomi. Menurutnya, otoritas moneter tidak akan mampu mengontrol inflasi tanpa dukungan otoritas fiskal.
Namun, kestabilan harga hanya dapat dicapai jika publik percaya bahwa bank sentral dapat menjaga independensinya dari intervensi otoritas fiskal (pemerintah). Jika kepercayaan pelaku pasar terhadap independensi bank sentral memburuk, maka publik akan mempersepsi bahwa pemerintah menekan bank sentral melonggarkan suku bunga dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi meskipun mengorbankan kestabilan harga (inflasi).
Idealnya, pada saat bank sentral menaikkan suku bunga, surat berharga negara (SBN) akan semakin menarik dengan yield lebih tinggi dan harga lebih rendah. Net capital inflow ke SBN akan membuat nilai tukar mata uang negara tersebut menguat (terapresiasi).
Akan tetapi, pengalaman Brazil tahun 2002 terjadi sebaliknya, pada saat suku bunganya naik justru dianggap oleh pelaku pasar sebagai signal meningkatnya peluang gagal bayar utang (probability of default naik). Hal ini membuat mata uang real Brasil terdepresiasi.
Sejalan dengan Blanchard (2004), pada saat terjadi kenaikan inflasi dan suku bunga, nilai tukar terdepresiasi yang selanjutnya melalui jalur imported inflation membuat inflasi semakin tinggi. Maka kebijakan fiskal lebih efektif mengendalikan inflasi.
Fenomena fiscal dominance ditandai oleh otoritas fiskal (pemerintah) mendikte bank sentral untuk mendukung program-program pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi tinggi melalui kebijakan suku bunga rendah.
Fenomena fiscal dominance tahun 2002 di Brasil, periode sebelum presiden Inacio Lula da Silva mengambil alih kekuasaan, menyebabkan rasio utang terhadap Gross Domestic Product (GDP) tinggi, debt service ratio (DSR) tinggi, country risk premium (CRP) naik dan credit default swap (CDS) meningkat drastis.
Pada saat itu, Brasil sama dengan Indonesia, menganut kebijakan bank sentral yang independen (independent central bank) dengan mandat tunggal, yaitu mengendalikan inflasi. Pada saat inflasi tinggi, bank sentral Brasil tidak menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga agar biaya utang pemerintah Brasil tidak semakin tinggi.
Dosen FEB Unhas
Ketua KPPU RI 2015 – 2018
EKONOM senior dari University of California, Berkeley, sekaligus pemenang hadiah nobel ekonomi tahun 2011, Thomas John Sargent, yang pertama kali mempopulerkan istilah fiscal dominance (dominasi fiskal) dalam kebijakan makro ekonomi. Menurutnya, otoritas moneter tidak akan mampu mengontrol inflasi tanpa dukungan otoritas fiskal.
Namun, kestabilan harga hanya dapat dicapai jika publik percaya bahwa bank sentral dapat menjaga independensinya dari intervensi otoritas fiskal (pemerintah). Jika kepercayaan pelaku pasar terhadap independensi bank sentral memburuk, maka publik akan mempersepsi bahwa pemerintah menekan bank sentral melonggarkan suku bunga dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi meskipun mengorbankan kestabilan harga (inflasi).
Idealnya, pada saat bank sentral menaikkan suku bunga, surat berharga negara (SBN) akan semakin menarik dengan yield lebih tinggi dan harga lebih rendah. Net capital inflow ke SBN akan membuat nilai tukar mata uang negara tersebut menguat (terapresiasi).
Akan tetapi, pengalaman Brazil tahun 2002 terjadi sebaliknya, pada saat suku bunganya naik justru dianggap oleh pelaku pasar sebagai signal meningkatnya peluang gagal bayar utang (probability of default naik). Hal ini membuat mata uang real Brasil terdepresiasi.
Sejalan dengan Blanchard (2004), pada saat terjadi kenaikan inflasi dan suku bunga, nilai tukar terdepresiasi yang selanjutnya melalui jalur imported inflation membuat inflasi semakin tinggi. Maka kebijakan fiskal lebih efektif mengendalikan inflasi.
Fenomena fiscal dominance ditandai oleh otoritas fiskal (pemerintah) mendikte bank sentral untuk mendukung program-program pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi tinggi melalui kebijakan suku bunga rendah.
Fenomena fiscal dominance tahun 2002 di Brasil, periode sebelum presiden Inacio Lula da Silva mengambil alih kekuasaan, menyebabkan rasio utang terhadap Gross Domestic Product (GDP) tinggi, debt service ratio (DSR) tinggi, country risk premium (CRP) naik dan credit default swap (CDS) meningkat drastis.
Pada saat itu, Brasil sama dengan Indonesia, menganut kebijakan bank sentral yang independen (independent central bank) dengan mandat tunggal, yaitu mengendalikan inflasi. Pada saat inflasi tinggi, bank sentral Brasil tidak menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga agar biaya utang pemerintah Brasil tidak semakin tinggi.
Lihat Juga :
