Polemik Nama JIS: Mau Nginggris atau Ngindonesia?
Sabtu, 14 Mei 2022 - 13:27 WIB
loading...
A
A
A
Lagipula, apakah pejabat kita sudah membaca aturan atau UU bahwa penamaan bangunan atau gedung wajib menggunakan bahasa Indonesia? Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Begini bunyi UU 24/2019 Pasal 36 ayat 3: “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.”
Sementara itu, dalam Perpres yang diteken Jokowi, Perpres Nomor 63 Tahun 2019, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam fasilitas publik tercantum dalam Pasal 33. Stadion olahraga masuk bangunan atau gedung yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah ada sanksi tegas jika tidak melaksanakan bunyi UU tersebut?
Berbeda dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI ini, sebenarnya di satu sisi saya lebih kagum terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan dalam hal "kata-kata". Ia beberapa kali menganjurkan penggunaan dan pemakaian bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Misalnya, beliau sudah memperkenalkan nama MRT (baca: em-er-te), singkatan dari “Moda Raya Terpadu”, bukan Mass Rapid Transit (MRT, dibaca em-ar-ti), yang nginggris.
Anies bahkan menamakan kereta MRT pertama itu "Ratangga". Ratangga, yang berarti "kereta perang", diambil dari kitab Arjuna Wijaya dan Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam bahasa Sanskerta, Ratangga artinya "roda" atau "kereta". Ini mau menunjukkan bahwa MRT tersebut dibangun oleh putra-putri Indonesia dengan kerja keras dan perjuangan. Nah, betul-betul ngindonesia sekali, bukan? Saat ini saya sedang menunggu pernyataan beliau terkait penamaan gedung atau stadion baru ini.
Begini bunyi UU 24/2019 Pasal 36 ayat 3: “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.”
Sementara itu, dalam Perpres yang diteken Jokowi, Perpres Nomor 63 Tahun 2019, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam fasilitas publik tercantum dalam Pasal 33. Stadion olahraga masuk bangunan atau gedung yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah ada sanksi tegas jika tidak melaksanakan bunyi UU tersebut?
Berbeda dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI ini, sebenarnya di satu sisi saya lebih kagum terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan dalam hal "kata-kata". Ia beberapa kali menganjurkan penggunaan dan pemakaian bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Misalnya, beliau sudah memperkenalkan nama MRT (baca: em-er-te), singkatan dari “Moda Raya Terpadu”, bukan Mass Rapid Transit (MRT, dibaca em-ar-ti), yang nginggris.
Anies bahkan menamakan kereta MRT pertama itu "Ratangga". Ratangga, yang berarti "kereta perang", diambil dari kitab Arjuna Wijaya dan Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam bahasa Sanskerta, Ratangga artinya "roda" atau "kereta". Ini mau menunjukkan bahwa MRT tersebut dibangun oleh putra-putri Indonesia dengan kerja keras dan perjuangan. Nah, betul-betul ngindonesia sekali, bukan? Saat ini saya sedang menunggu pernyataan beliau terkait penamaan gedung atau stadion baru ini.
Lihat Juga :
