Jokowi Beri Luhut Jabatan Baru, Demokrat Singgung Marah-marah Penundaan Pemilu

JAKARTA - Penunjukan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional dinilai sebagai ironi dalam sandiwara perpolitikan nasional. Hal ini disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

"Meskipun keputusan tersebut memang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Penunjukan LBP ini jika dilakukan di kala situasi sedang normal tentu biasa saja, akan dihormati," ujar Kamhar Lakumani, Minggu (10/4/2022).



Namun situasi sekarang gaduh akibat agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Publik membaca Luhut adalah aktor intelektual berkembangnya isu bahkan gerakan tersebut. "Keputusan ini menjadi patut untuk dipertanyakan," kata Kamhar.

Ia menyebutkan masih terekam kuat dalam memori publik, salah satu sumber kegaduhan adalah adanya klaim big data 110 juta orang di medsos yang menghendaki penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden oleh LBP.

"Belum usai dan terklarifikasi polemik ini, kembali LBP terbaca publik berada dibelakang organisasi tak berbadan hukum APDESI abal-abal yang menyuarakan dan berencana deklarasi pasca lebaran untuk presiden tiga periode," ungkap Kamhar.

Tak hanya inkonstitusional dan mempertontonkan arogansi kekuasaan, LBP oleh elite parpol penguasa disebut sebagai prime minister (perdana menteri).

"Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana tersebut di depan publik," jelas dia.



Penunjukan Luhut, kata Kamhar, membuat marah-marah Jokowi dalam sidang kabinet seperti hanya sandiwara yang tak lucu. "Mungkin Presiden gak mikir jika itu mendegradasi kewibawaannya," tutur Kamhar.

Penunjukan tersebut kata Kamhar Lakumani juga menandakan Presiden abai terhadap aspirasi rakyat dan mahasiswa yang masih terus berdemo, termasuk banyak pihak yang meminta presiden menertibkan dan bertindak tegas untuk memberi sanksi terhadap pembantunya yang menjadi penyebab kegaduhan politik termasuk LBP.

"Namun belum reda isu ini, bukannya mendapatkan punishment, LBP malah mendapat promosi. Publik tentu menjadi semakin bertanya-tanya, termasuk mempertanyakan relasi antara Pak Jokowi dan Pak LBP sebenarnya seperti apa?," lanjutnya.

Tentunya kata Kamhar masyarakat perlu mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan presiden memberi jabatan yang begitu banyak kepada LBP.

"Secara manajemen ini salah, person role over load dan seolah-olah kita memiliki keterbatasan atau krisis SDM handal untuk jabatan-jabatan tersebut, padahal banyak dan pasti lebih baik. Publik menjadi semakin mempertanyakan kemampuan manajerial presiden," pungkas Kamhar.