Impor Kedelai yang Mematikan
Jum'at, 04 Maret 2022 - 13:47 WIB
loading...
Khudori (Foto: Ist)
A
A
A
Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP)
SETELAH mogok tiga hari, 21-23 Februari 2022, produsen tahu dan tempe kembali berproduksi. Para pelaku UMKM makanan, terutama yang berbasis tahu dan tempe, bisa kembali berjualan. Konsumen pun bisa tersenyum semringah. Namun, senyum mereka agak tertahan. Pasalnya, produsen tahu dan tempe menaikkan harga jual mereka. Ini ditempuh karena produsen tahu-tempe tidak memiliki alternatif lain. Pemerintah sampai saat ini belum memberikan solusi apa pun terkait keluhan harga kedelai yang tinggi.
Cara menaikkan harga jual adalah alternatif terakhir. Sebab, seperti usaha skala UMKM lain, produsen tahu dan tempe terkendala daya beli konsumen. Bukan saja karena pandemi Covid-19 masih menyergap, tapi mayoritas para penyuka tahu dan tempe adalah wong cilik. Konsumen tahu dan tempe amat peka harga (price elastic). Kala harga tahu dan tempe naik, permintaan pasti akan turun. Satu-satunya jalan hanya menutup usaha. Jika cara ini yang ditempuh, barisan pengangguran dan kemiskinan akan bertambah.
Apa yang terjadi saat ini seperti memutar ulang jarum jam. Mogok produksi setidaknya terjadi 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, dan 2021. Penyebabnya sama: harga kedelai impor naik tinggi. Krisis kedelai berulang karena pemerintah tidak merespons dengan kebijakan memadai. Dalam kebijakan publik, krisis berulang menandakan ada kealpaan dari otoritas pembuat kebijakan. Pemerintah sebenarnya sudah amat paham apa penyebab krisis berulang, yakni menyerahkan harga kedelai pada mekanisme pasar. Sayangnya, sejauh ini respons kebijakan sama sekali tidak menyentuh akar masalah ini.
Apa yang kita tuai hari ini adalah buah politik pembiaran (hands-of economic policy) yang berkepanjangan itu. Pertama, harga kedelai bergerak bagai roller coaster mengikuti pergerakan harga di pasar dunia. Ketika harga turun, produsen tahu-tempe, juga konsumen, bergembira karena harga tahu-tempe jauh lebih terjangkau. Kala harga kedelai naik, seperti saat ini, kita merasakan akibatnya. Dampak ikutannya, bukan hanya kepastian usaha produsen tahu-tempe terganggu, kehidupan ratusan ribu rakyat jelata, dari pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan juga terancam usahanya.
Kedua, akibat pelepasan kedelai pada mekanisme pasar, membuat ketergantungan Indonesia pada kedelai impor mencapai 75-80% dari kebutuhan. Ketergantungan impor yang tinggi ini diiringi gelombang emoh menanam kedelai di dalam negeri yang akut. Pada 1992 luas panen kedelai masih 1.665.706 hektare, tapi pada 2019 tinggal 285.265 hektare (17,13% dari 1992). Karena produktivitas tidak bergerak dari 1,4-1,5 ton/hektare, konsekuensinya produksi pun merosot: dari 1,869 juta ton (1992) tinggal 0,424 juta ton (2019) atau tinggal 22,69%. Gelombang menjauh dari kedelai ini sepertinya berlanjut.
Mengapa petani enggan menanam kedelai? Keuntungan usaha tani kedelai selama semusim (3-4 bulan) kecil, hanya 11,95% (BPS, 2017). Keuntungan ini tak ada separuh dari mereka yang bertanam padi (26,76%) atau jagung (29,06%). Sebagai makhluk ekonomi yang rasional, wajar petani enggan bertanam kedelai. Bukan saja untungnya kecil, setiap saat harga kedelai di pasar domestik bisa jatuh karena serbuan kedelai impor yang supermurah. Dengan kata lain, usaha tani kedelai sebenarnya penuh ketidakpastian.
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP)
SETELAH mogok tiga hari, 21-23 Februari 2022, produsen tahu dan tempe kembali berproduksi. Para pelaku UMKM makanan, terutama yang berbasis tahu dan tempe, bisa kembali berjualan. Konsumen pun bisa tersenyum semringah. Namun, senyum mereka agak tertahan. Pasalnya, produsen tahu dan tempe menaikkan harga jual mereka. Ini ditempuh karena produsen tahu-tempe tidak memiliki alternatif lain. Pemerintah sampai saat ini belum memberikan solusi apa pun terkait keluhan harga kedelai yang tinggi.
Cara menaikkan harga jual adalah alternatif terakhir. Sebab, seperti usaha skala UMKM lain, produsen tahu dan tempe terkendala daya beli konsumen. Bukan saja karena pandemi Covid-19 masih menyergap, tapi mayoritas para penyuka tahu dan tempe adalah wong cilik. Konsumen tahu dan tempe amat peka harga (price elastic). Kala harga tahu dan tempe naik, permintaan pasti akan turun. Satu-satunya jalan hanya menutup usaha. Jika cara ini yang ditempuh, barisan pengangguran dan kemiskinan akan bertambah.
Apa yang terjadi saat ini seperti memutar ulang jarum jam. Mogok produksi setidaknya terjadi 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, dan 2021. Penyebabnya sama: harga kedelai impor naik tinggi. Krisis kedelai berulang karena pemerintah tidak merespons dengan kebijakan memadai. Dalam kebijakan publik, krisis berulang menandakan ada kealpaan dari otoritas pembuat kebijakan. Pemerintah sebenarnya sudah amat paham apa penyebab krisis berulang, yakni menyerahkan harga kedelai pada mekanisme pasar. Sayangnya, sejauh ini respons kebijakan sama sekali tidak menyentuh akar masalah ini.
Apa yang kita tuai hari ini adalah buah politik pembiaran (hands-of economic policy) yang berkepanjangan itu. Pertama, harga kedelai bergerak bagai roller coaster mengikuti pergerakan harga di pasar dunia. Ketika harga turun, produsen tahu-tempe, juga konsumen, bergembira karena harga tahu-tempe jauh lebih terjangkau. Kala harga kedelai naik, seperti saat ini, kita merasakan akibatnya. Dampak ikutannya, bukan hanya kepastian usaha produsen tahu-tempe terganggu, kehidupan ratusan ribu rakyat jelata, dari pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan juga terancam usahanya.
Kedua, akibat pelepasan kedelai pada mekanisme pasar, membuat ketergantungan Indonesia pada kedelai impor mencapai 75-80% dari kebutuhan. Ketergantungan impor yang tinggi ini diiringi gelombang emoh menanam kedelai di dalam negeri yang akut. Pada 1992 luas panen kedelai masih 1.665.706 hektare, tapi pada 2019 tinggal 285.265 hektare (17,13% dari 1992). Karena produktivitas tidak bergerak dari 1,4-1,5 ton/hektare, konsekuensinya produksi pun merosot: dari 1,869 juta ton (1992) tinggal 0,424 juta ton (2019) atau tinggal 22,69%. Gelombang menjauh dari kedelai ini sepertinya berlanjut.
Mengapa petani enggan menanam kedelai? Keuntungan usaha tani kedelai selama semusim (3-4 bulan) kecil, hanya 11,95% (BPS, 2017). Keuntungan ini tak ada separuh dari mereka yang bertanam padi (26,76%) atau jagung (29,06%). Sebagai makhluk ekonomi yang rasional, wajar petani enggan bertanam kedelai. Bukan saja untungnya kecil, setiap saat harga kedelai di pasar domestik bisa jatuh karena serbuan kedelai impor yang supermurah. Dengan kata lain, usaha tani kedelai sebenarnya penuh ketidakpastian.
Lihat Juga :
