Dinilai Layak, Ridwan Kamil Masuk Radar Jadi Calon Kepala IKN
Senin, 24 Januari 2022 - 18:04 WIB
loading...
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kriteria calon kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah pernah menjadi kepala daerah dan berlatar belakang keilmuan arsitek. Alhasil muncul sejumlah nama, yang dinilai memiliki kemampuan dari kriteria tersebut.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Pembangunan IKN Tak Hambat Penanganan Covid-19
Seperti nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tiga tokoh lainnya yakni Menteri Sosial Tri Rismaharani (mantan Wali Kota Surabaya), Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Menanggapi prediksi tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, secara latar belakang keilmuan para kandidat terutama Ridwan Kamil memang layak.
Namun menurutnya, dalam konteks Kepala Otorita IKN Nusantara ini, tidak hanya bicara layak dan kompeten semata, namun ada aspek lain yang harus dilhat.
"Jika bicara dari aspek basic knowledge, kompetensi dan kapasitas memang Kang Emil layak dan mampu. Ada aspek-aspek yang juga penting, seperti politik," kata Adi Prayitno, Senin (24/1/2022).
Aspek politik sambung Adi, bisa dari sisi cantolan atau kedekatan politik. Hal itu cukup vital dalam pertimbangan Presiden Jokowi saat menentukan siapa yang akan ditunjuk dari nama-nama yang ada di bursa kandidat.
"Jadi memang batas-batasnya tidak hanya sebatas kecakapan atau kompetensi dengan latar belakang arsitek misalnya. Tapi lebih kompleks lagi, karena ada variabel lainnya misalnya background politik yang bisa menjadi pertimbangan juga," papar Adi
Menurut Adi, membuat ibu kota yang kinclong, modern, dan maju sesuai ekspektasi pasti akan berdampak pada portofolio politik kepala otorita IKN. Namun Adi juga mengingatkan, membangun ibu kota baru bisa jadi tidak mulus tuntas setahun dua tahun bahkan lima tahun.
Kata dia, jika tidak rampung sesuai rencana, misalnya molor atau justru mangkrak, justru bisa berdampak buruk. "Benefit ketika pada akhirnya menjadi ketua Otorita IKN sudah pasti adalah semakin populer, karena pasti akan menjadi episentrum atau pusat perhatian serta pembicaraan publik, jadi 'buah bibir' istilahnya kan," ucap Adi.
"Berkahnya, sudah pasti menjadi populer dan viral berkat sebuah prestasi dahsyat memimpin pembangunan ibu kota negara baru, tapi ketika dia gagal melaksanakan tugasnya, bisa blunder, semakin populer iya tapi notorious (tenar tapi dalam konteks buruk). Populer tapi tidak disukai dan tidak dipilih ngapain?" terang Adi.
Oleh karenanya Adi berharap, jangan sampai kepala daerah yang menjadi kepala otorita IKN Nusantara justru terjebak atau jadi 'samsak politik' dari kalangan yang selama ini tidak setuju dengan pemindahan ibu kota baru.
"Karena pekerjaan memimpin pembangunan ibu kota baru ini tidak bisa selesai hanya dalam satu-dua bahkan lima tahun. Jadi Ketua Otorita IKN bukan perkara gampang, justru harus bekerja super keras," ungkapnya.
"Karena harus memimpin dan mengkoordinasi secara sangat baik terkait infrastruktur, penetrasi, budaya kerja, fasilitas-fasilitas belum lagi persoalan sumber daya manusianya," tutup Adi.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Pembangunan IKN Tak Hambat Penanganan Covid-19
Seperti nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tiga tokoh lainnya yakni Menteri Sosial Tri Rismaharani (mantan Wali Kota Surabaya), Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Menanggapi prediksi tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, secara latar belakang keilmuan para kandidat terutama Ridwan Kamil memang layak.
Namun menurutnya, dalam konteks Kepala Otorita IKN Nusantara ini, tidak hanya bicara layak dan kompeten semata, namun ada aspek lain yang harus dilhat.
"Jika bicara dari aspek basic knowledge, kompetensi dan kapasitas memang Kang Emil layak dan mampu. Ada aspek-aspek yang juga penting, seperti politik," kata Adi Prayitno, Senin (24/1/2022).
Aspek politik sambung Adi, bisa dari sisi cantolan atau kedekatan politik. Hal itu cukup vital dalam pertimbangan Presiden Jokowi saat menentukan siapa yang akan ditunjuk dari nama-nama yang ada di bursa kandidat.
"Jadi memang batas-batasnya tidak hanya sebatas kecakapan atau kompetensi dengan latar belakang arsitek misalnya. Tapi lebih kompleks lagi, karena ada variabel lainnya misalnya background politik yang bisa menjadi pertimbangan juga," papar Adi
Menurut Adi, membuat ibu kota yang kinclong, modern, dan maju sesuai ekspektasi pasti akan berdampak pada portofolio politik kepala otorita IKN. Namun Adi juga mengingatkan, membangun ibu kota baru bisa jadi tidak mulus tuntas setahun dua tahun bahkan lima tahun.
Kata dia, jika tidak rampung sesuai rencana, misalnya molor atau justru mangkrak, justru bisa berdampak buruk. "Benefit ketika pada akhirnya menjadi ketua Otorita IKN sudah pasti adalah semakin populer, karena pasti akan menjadi episentrum atau pusat perhatian serta pembicaraan publik, jadi 'buah bibir' istilahnya kan," ucap Adi.
"Berkahnya, sudah pasti menjadi populer dan viral berkat sebuah prestasi dahsyat memimpin pembangunan ibu kota negara baru, tapi ketika dia gagal melaksanakan tugasnya, bisa blunder, semakin populer iya tapi notorious (tenar tapi dalam konteks buruk). Populer tapi tidak disukai dan tidak dipilih ngapain?" terang Adi.
Oleh karenanya Adi berharap, jangan sampai kepala daerah yang menjadi kepala otorita IKN Nusantara justru terjebak atau jadi 'samsak politik' dari kalangan yang selama ini tidak setuju dengan pemindahan ibu kota baru.
"Karena pekerjaan memimpin pembangunan ibu kota baru ini tidak bisa selesai hanya dalam satu-dua bahkan lima tahun. Jadi Ketua Otorita IKN bukan perkara gampang, justru harus bekerja super keras," ungkapnya.
"Karena harus memimpin dan mengkoordinasi secara sangat baik terkait infrastruktur, penetrasi, budaya kerja, fasilitas-fasilitas belum lagi persoalan sumber daya manusianya," tutup Adi.
(maf)
Lihat Juga :
