Menkominfo: Pusat Data Nasional di Cikarang Akan Diresmikan Agustus 2024
loading...
Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang akan diresmikan pada Agustus 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang akan diresmikan pada Agustus 2024. Sementara, dua Pusat Dana Nasional lainnya akan berada di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kementerian Komunikasi dan Informatika jelas soal Data Center, Saya juga sudah lapor ke Pak Presiden mudah-mudahan di bulan Agustus ini kita akan meresmikan Pusat Data Nasional pertama di Cikarang karena ada tiga ya, ada tiga, satu lagi di Batam, satu lagi di IKN,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Budi Arie mengatakan nantinya Pusat Data Nasional akan mengintegrasikan lebih dari 27.000 aplikasi dari seluruh Kementerian/Lembaga maupun daerah. “Karena yang harus terintegrasi bukan aplikasi aja, ada 27.000 aplikasi seluruh Kementerian Lembaga daerah bikin aplikasi nah ini harus diintegrasikan, ini bukan pekerjaan mudah mengintegrasikan data-data.”
“Jadi nanti diharapkan dalam satu handphone, semua layanan sosial pendidikan apa mau tahu semuanya ada, sehingga kecepatan pelayanan masyarakat atau peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Budi Arie mengungkapkan rencana awal Pusat Data Nasional di Cikarang akan diresmikan pada November, namun dia melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dimajukan lebih cepat Agustus.
“Itu udah lama, itu bulan November mau jadinya. Saya sudah bilang enggak, kita cepetin bulan Agustus. Tadi saya lapor Pak Presiden juga, Pak kita cepetin penyelesaian Pusat Data Nasional pertama di Cikarang itu bulan Agustus, kuartal ketiga ya,” kata Budi Arie.
Budi Arie menambahkan, dengan adanya Pusat Data Nasional akan meminimalkan potensi kerawanan khususnya pada data nasional. “Semuanya dong jadi aplikasinya diintegrasikan, pelayanannya terus juga datanya. Ini kan semua Kementerian lembaga punya server sendiri, punya Data Center sendiri, nanti rawan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya diintegrasikan dalam satu layanan bayangin Kementerian bikin provinsi bikin Kepala Dinas bikin Kabupaten. Iya kan Nah makanya itu kita bikin supaya nanti terintegrasi semuanya.”
“Sehingga kalau mau cari informasi apapun kalau layanan pemerintah penduduk sekolah kesehatan, bansos, BPJS sudah ada cuman dalam satu aplikasi gitu ya. Saya pikir itu dari saya terima kasih jangan nanya politik ya, ini waktunya kerja,” ucapnya.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika jelas soal Data Center, Saya juga sudah lapor ke Pak Presiden mudah-mudahan di bulan Agustus ini kita akan meresmikan Pusat Data Nasional pertama di Cikarang karena ada tiga ya, ada tiga, satu lagi di Batam, satu lagi di IKN,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Budi Arie mengatakan nantinya Pusat Data Nasional akan mengintegrasikan lebih dari 27.000 aplikasi dari seluruh Kementerian/Lembaga maupun daerah. “Karena yang harus terintegrasi bukan aplikasi aja, ada 27.000 aplikasi seluruh Kementerian Lembaga daerah bikin aplikasi nah ini harus diintegrasikan, ini bukan pekerjaan mudah mengintegrasikan data-data.”
“Jadi nanti diharapkan dalam satu handphone, semua layanan sosial pendidikan apa mau tahu semuanya ada, sehingga kecepatan pelayanan masyarakat atau peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Budi Arie mengungkapkan rencana awal Pusat Data Nasional di Cikarang akan diresmikan pada November, namun dia melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dimajukan lebih cepat Agustus.
“Itu udah lama, itu bulan November mau jadinya. Saya sudah bilang enggak, kita cepetin bulan Agustus. Tadi saya lapor Pak Presiden juga, Pak kita cepetin penyelesaian Pusat Data Nasional pertama di Cikarang itu bulan Agustus, kuartal ketiga ya,” kata Budi Arie.
Budi Arie menambahkan, dengan adanya Pusat Data Nasional akan meminimalkan potensi kerawanan khususnya pada data nasional. “Semuanya dong jadi aplikasinya diintegrasikan, pelayanannya terus juga datanya. Ini kan semua Kementerian lembaga punya server sendiri, punya Data Center sendiri, nanti rawan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya diintegrasikan dalam satu layanan bayangin Kementerian bikin provinsi bikin Kepala Dinas bikin Kabupaten. Iya kan Nah makanya itu kita bikin supaya nanti terintegrasi semuanya.”
“Sehingga kalau mau cari informasi apapun kalau layanan pemerintah penduduk sekolah kesehatan, bansos, BPJS sudah ada cuman dalam satu aplikasi gitu ya. Saya pikir itu dari saya terima kasih jangan nanya politik ya, ini waktunya kerja,” ucapnya.
Lihat Juga :
(cip)
