Vaksinasi Booster Gratis, Pemerintah Dinilai Ingin Pastikan Rakyat Selamat

JAKARTA - Program vaksinasi booster atau suntikan dosis ketiga yang dimulai hari ini dinilai membuktikan pemerintah ingin memastikan rakyat selamat dan penularan virus Covid-19 bisa terkendali. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan vaksin booster untuk semua masyarakat diberikan secara gratis.

“Saya menyambut baik keputusan Presiden untuk menggratiskan vaksin booster kepada seluruh masyarakat,” ujar anggota Komisi IX DPR Darul Siska, Rabu (12/1/2022).

Politikus Partai Golkar ini pun berharap program vaksinasi booster itu didukung seluruh masyarakat dengan segera vaksin saat gilirannya tiba. “Saya berpendapat bahwa keputusan ini tepat sekali agar kita terhindar dari pandemi gelombang ketiga, apalagi ada ancaman varian baru Omicron,” imbuhnya.





Selain itu, dia meminta pemerintah daerah (Pemda) cepat merespons keputusan Presiden Jokowi itu dengan memacu capaian vaksinasi di wilayah masing-masing, terutama bagi daerah yang belum mencapai 70% vaksin pertama dan 60% vaksin kedua.

Dia berpendapat bahwa pemerintah ingin memastikan agar masyarakat Indonesia bisa segera keluar dari pandemi. Sehingga, diharapkan jangan ada lagi polemik mengenai vaksin.

“Yang penting masyarakat harus sehat, dengan sehat bisa kembali produktif di segala sektor kehidupan, sehingga ekonomi tumbuh dan pulih,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar menuturkan bahwa pemda menjadi salah satu komponen penting untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di daerah masing-masing. Di samping itu, kata dia, kelompok masyarakat juga bisa berperan meningkatkan capaian vaksinasi.

“Perlu diingat bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Setiap komponen masyarakat juga harus mendukung program vaksinasi ini,” ujar Ardiansyah.

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Laura Navika Yamani sepakat bahwa kunci sukses pelaksanaan program vaksin Covid-19 ada pada pemda. Kata Laura, pemda harus mengetahui daerah atau warga yang belum mendapatkan vaksin.

"Sehingga diperlukan percepatan distribusi vaksin karena vaksin memiliki kadaluarsa, jadi harus segera bisa didistribusikan pada kelompok yang memerlukan vaksin,” ujar Laura.