Utang dalam Membangun Negeri
Senin, 01 November 2021 - 05:24 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, penggunaan utang harus dirancang berdasarkan aturan yang ada secara hati-hati dan bertanggung jawab agar pembayaran utang tidak menjadi beban generasi yang akan datang. Oleh karena itu, reformasi perpajakan dan mendorong transformasi perekonomian menjadi kunci penting untuk pengelolaan utang dan pembangunan Indonesia di masa mendatang.
GCG dalam Pengelolaan Utang
Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kinerja 238 kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman aktif (dalam negeri dan luar negeri) pada triwulan IV/2020, pinjaman dengan status on and ahead schedule sebanyak 81 kegiatan (34%), kategori behind schedule 118 kegiatan (50%) dan kategori at-risk 39 kegiatan (16%). Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, terdapat penurunan rasio kegiatan dengan status on /ahead schedule dari sebelumnya 41% menjadi 34%.
Beberapa kendala pada saat pelaksanaan kegiatan antara lain kesiapan pelaksanaan proyek, kendala dalam pembebasan lahan, keterlambatan proses pengadaan/lelang atas barang/jasa, kinerja kontraktor yang rendah, kondisi cuaca yang buruk dan pembatasan kegiatan bisnis selama masa pandemi. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyerapan pinjaman yang ironisnya pada akhirnya bermuara pada high cost.
Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman sejatinya dapat ditingkatkan melalui peningkatan tata kelola dalam proses realisasi proyek melalui tata kelola yang baik, good corporate governance (GCG). GCG adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (stakeholder).
GCG memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman umum GCG Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menyebutkan bahwa terdapat 5 asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
GCG merupakan kunci yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam pengelolaan utang. Pemerintah akan terus berupaya menjaga kebijakan fiskal kredibel dan defisit APBN sesuai aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemerintah akan berupaya mengelola utang negara secara prudent dan profesional demi kesejahteraan masyarakat. Semoga.
GCG dalam Pengelolaan Utang
Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kinerja 238 kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman aktif (dalam negeri dan luar negeri) pada triwulan IV/2020, pinjaman dengan status on and ahead schedule sebanyak 81 kegiatan (34%), kategori behind schedule 118 kegiatan (50%) dan kategori at-risk 39 kegiatan (16%). Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, terdapat penurunan rasio kegiatan dengan status on /ahead schedule dari sebelumnya 41% menjadi 34%.
Beberapa kendala pada saat pelaksanaan kegiatan antara lain kesiapan pelaksanaan proyek, kendala dalam pembebasan lahan, keterlambatan proses pengadaan/lelang atas barang/jasa, kinerja kontraktor yang rendah, kondisi cuaca yang buruk dan pembatasan kegiatan bisnis selama masa pandemi. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyerapan pinjaman yang ironisnya pada akhirnya bermuara pada high cost.
Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman sejatinya dapat ditingkatkan melalui peningkatan tata kelola dalam proses realisasi proyek melalui tata kelola yang baik, good corporate governance (GCG). GCG adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (stakeholder).
GCG memacu terbentuknya pola manajemen yang profesional, transparan, bersih dan berkelanjutan. Pedoman umum GCG Indonesia tahun 2006 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menyebutkan bahwa terdapat 5 asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
GCG merupakan kunci yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam pengelolaan utang. Pemerintah akan terus berupaya menjaga kebijakan fiskal kredibel dan defisit APBN sesuai aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemerintah akan berupaya mengelola utang negara secara prudent dan profesional demi kesejahteraan masyarakat. Semoga.
(ynt)
Lihat Juga :
