Mendagri Nilai Masih Banyak Daerah Tak Patuh Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan dalam hal penganggaran di daerah masih yang tidak sesuai dengan program prioritas nasional. Di antaranya terkait anggaran pendidikan yang minimal 20% dan kesehatan 10%.

“Dalam catatan Kemendagri masih banyak daerah yang belum mengalokasikan pendidikan 20%, kesehatan 10%. Masih banyak. Kami tidak ingin tampilkan di sini tapi suatu saat kita akan tampilkan,” ujarnya dalam acara Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention(MCP) dan Rakorwasdanas Tahun 2021, Selasa (31/8/2021).

Bahkan kalaupun sudah memenuhi 20% anggaran pendidikan dan 10% anggaran kesehatan tapi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Tito mengatakan hanya tereksekusi tapi tidak sampai ke masyarakat.

“Terutama banyak membeli barang-barang untuk pendidikan. Padahal barang itu belum perlu. Belum diperlukan oleh masyarakat sehingga akhirnya nganggur, tidak dipakai. Kenapa? Karena di situ potensi, peluang, opportunity. Ada opportunity untuk terjadinya fraud di situ,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa hal ini menimbulkan kerugian dalam kontek percepatan pembangunan.

“Nah ini tolong bapak ibu sekalian yang seperti itu alokasi 20% dan lain-lain itu mungkin tidak bisa disentuh oleh aparat hukum karena memang tidak melanggar hukum. Dia membeli barang sesuai harganya, iya fine. Tapi barangnya tidak digunakan. Ini kerugian dalam konteks kita untuk mempercepat pembangunan. Tidak dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.