Gibran Ingin Libatkan Megawati Dalam Penyusunan Kabinet, PDIP: Gimik Politik dan Kekanak-kanakan
loading...
politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan, keinginan Gibran Rakabuming Raka melibatkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penyusunan kabinet cuma gimik politik. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Keinginan wakil presiden (Wapres) terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka melibatkan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sorkarnoputri dalam menyusun cabinet mendapat tanggapan sejumlah kalangan. Salah satunya politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu.
Menurut Masinton, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Untuk itu, Masinton menyarankan Gibran untuk mempelajari tugas dan wewenang jabatan pimpinan negara sebelum berbicara.
"Penyusunan kabinet kewenangan prerogatif presiden. Sebelum bicara agar membaca dan mempelajari dulu tugas dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam UUD 1945 Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Pasal 17 ayat 2," kata Masinton, Minggu (5/5/2024).
Masinton menilai, keinginan Gibran untuk komunikasi politik kepada Megawati merupakan gimik belaka. Bahkan, Masinton menilai Gibran telah menunjukan kekanak-kanakan. "Komunikasi politik yang bukan merupakan tugas dan kewenangannya hanya merupakan gimik politik dan kekanak-kanakan," tandasnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka ingin melibatkan banyak tokoh-tokoh senior dalam pembentukan kabinetnya. Tidak terkecuali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal tersebut diungkapkan Gibran saat diwawancarai di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Kamis, 2 April 2024.
"Ya nanti, senior-senior tokoh-tokoh ketua-ketua kami mintai masukan tidak terkecuali beliau (Megawati)," ujarnya.
Namun, Gibran mengaku belum ada komunikasi terkait hal tersebut dengan Megawati. "Belum," katanya.
Menurut Masinton, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Untuk itu, Masinton menyarankan Gibran untuk mempelajari tugas dan wewenang jabatan pimpinan negara sebelum berbicara.
"Penyusunan kabinet kewenangan prerogatif presiden. Sebelum bicara agar membaca dan mempelajari dulu tugas dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam UUD 1945 Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Pasal 17 ayat 2," kata Masinton, Minggu (5/5/2024).
Masinton menilai, keinginan Gibran untuk komunikasi politik kepada Megawati merupakan gimik belaka. Bahkan, Masinton menilai Gibran telah menunjukan kekanak-kanakan. "Komunikasi politik yang bukan merupakan tugas dan kewenangannya hanya merupakan gimik politik dan kekanak-kanakan," tandasnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka ingin melibatkan banyak tokoh-tokoh senior dalam pembentukan kabinetnya. Tidak terkecuali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal tersebut diungkapkan Gibran saat diwawancarai di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Kamis, 2 April 2024.
"Ya nanti, senior-senior tokoh-tokoh ketua-ketua kami mintai masukan tidak terkecuali beliau (Megawati)," ujarnya.
Namun, Gibran mengaku belum ada komunikasi terkait hal tersebut dengan Megawati. "Belum," katanya.
(cip)
Explore More