DPR Akan Gelar Rapat Gabungan Bahas New Normal

Jum'at, 29 Mei 2020 - 15:54 WIB
loading...
DPR Akan Gelar Rapat...
DPR akan segera mengadakan rapat gabungan (ragab) dengan pemerintah dan pemangku kebijakan terkait guna membahas rencana kebijakan New Normal di tengah pandemi COVID-19 ini. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - DPR akan segera mengadakan rapat gabungan (ragab) dengan pemerintah dan pemangku kebijakan terkait guna membahas rencana kebijakan New Normal atau beraktivitas kembalinya masyarakat dengan pola baru di tengah pandemi COVID-19 ini.

Satuan Tugas (Satgas) Lawan COVID-19 DPR juga terus melakukan kunjungan ke berbagai kementerian/lembaga (K/L) maupun instansi lainnya perihal pengawasan penanganan COVID-19 di Tanah Air. (Baca juga: DPD RI Tagih Capaian Penanggulangan Pandemi COVID-19)

“Ke depan, kami akan rencanakan rapat gabungan untuk membahas permasalahan yang sebenarnya harus dipikirkan sebelum tatanan hidup baru diberlakukan,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di sela-sela kunjungannya ke Kantor Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Jumat (29/5/2020).

Menurut Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR ini, rapat gabungan ini diperlukan agar kebijakan New Normal nanti benar-benar siap diterapkan dan sesuai dengan dengan protokol COVID-19 dan protokol tambahan lainnya. “Karena kita harus benar-benar siap bukan hanya protokol COVID-19 tapi kemudian protokol bagaimana cara menjalankan usaha,” terangnya.

Kemudian, Dasco melanjutkan, dalam kunjungannya ke KADIN, pihaknya mendapat informasi yang luar biasa di mana, KADIN selama ini ternyata telah banyak bekerja selama 2 bulan ini. Mereka mendirikan crisis center yang baik bagi dunia usaha melakukan panduan-panduan bagaimana dunia usaha harus dan terus bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Dorong Literasi Finansial...
Dorong Literasi Finansial dan AI, IPOT Jawab Tantangan Makro Gen Z
Bacok Pelajar di Jakbar,...
Bacok Pelajar di Jakbar, 2 Pelaku Ditangkap Polsek Palmerah
BMKG Ungkap Daftar Wilayah...
BMKG Ungkap Daftar Wilayah yang Bakal Alami Kemarau Panjang
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
26 Miliarder Gagal Cegah...
26 Miliarder Gagal Cegah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim New York
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved