DPD RI Tagih Capaian Penanggulangan Pandemi COVID-19
Jum'at, 29 Mei 2020 - 15:43 WIB
loading...
Anggota DPD RI Fahira Idris mengakui karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa negara berhasil memperlambat penyebaran virus sars Cov-II. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - DPD RI menginginkan pemerintah menyajikan capaian penanganan pandemi COVID-19 sebelum melaksanakan kenormalan baru (New Normal). Hal tersebut penting untuk meyakinkan masyarakat beraktivitas di tengah pandemi yang belum berakhir.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengakui karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa negara berhasil memperlambat penyebaran virus sars Cov-II. Kebijakan seperti itu tentunya tidak bisa terus-menerus dilakukan karena aktivitas lainnya, terutama ekonomi, harus berjalan.
“Namun, penerapan kenormalan baru harus memenuhi syarat aman atau tidak melahirkan gelombang kedua dan seterusnya. Organisasi kesehatan dunia (WHO) sendiri telah menerbitkan enam syarat menuju transisi kenormalan baru sebelum vaksin COVID-19 ditemukan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (29/5/2020).
Pemerintah Indonesia sudah mewacanakan melakukan kenormalan baru di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Melihat penambahan kasus positif masih terjadi, rencana menuai pro dan kontra. Mereka yang kontra tentu khawatir terinfeksi COVID-19 saat melakukan aktivitas di luar rumah.
Kenormalan baru sebagai kebijakan strategis harus memenuhi berbagai persyaratan dan kondisi tertentu. Menurut Fahira, agar semua pihak yakin dan aktif berpartisipasi sebaiknya pemerintah menyuguhkan data dan capaian dalam penanggulangan pandemi COVID-19.
“Laporan ini penting agar tujuan dari penerapan tatanan kenormalan baru, yaitu Indonesia tetap produktif tapi aman dari wabah melalui kedisiplinan penuh menjalankan protokol kesehatan bisa terwujud,” tutur putri politisi Golkar Fahmi Idris itu.
Data yang sajikan harus menjawab syarat-syarat yang telah ditetapkan WHO, antara lain, capaian penanggulangan COVID-19 yang menunjukkan Indonesia sudah mampu mengendalikan transmisi virus. Juga mampu menahan penularan impor dari wilayah lain. (Baca juga: Pandemi Corona, Pemerintah Jangan Main-main dengan Keselamatan Jiwa Siswa )
Anggota DPD RI Fahira Idris mengakui karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa negara berhasil memperlambat penyebaran virus sars Cov-II. Kebijakan seperti itu tentunya tidak bisa terus-menerus dilakukan karena aktivitas lainnya, terutama ekonomi, harus berjalan.
“Namun, penerapan kenormalan baru harus memenuhi syarat aman atau tidak melahirkan gelombang kedua dan seterusnya. Organisasi kesehatan dunia (WHO) sendiri telah menerbitkan enam syarat menuju transisi kenormalan baru sebelum vaksin COVID-19 ditemukan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (29/5/2020).
Pemerintah Indonesia sudah mewacanakan melakukan kenormalan baru di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Melihat penambahan kasus positif masih terjadi, rencana menuai pro dan kontra. Mereka yang kontra tentu khawatir terinfeksi COVID-19 saat melakukan aktivitas di luar rumah.
Kenormalan baru sebagai kebijakan strategis harus memenuhi berbagai persyaratan dan kondisi tertentu. Menurut Fahira, agar semua pihak yakin dan aktif berpartisipasi sebaiknya pemerintah menyuguhkan data dan capaian dalam penanggulangan pandemi COVID-19.
“Laporan ini penting agar tujuan dari penerapan tatanan kenormalan baru, yaitu Indonesia tetap produktif tapi aman dari wabah melalui kedisiplinan penuh menjalankan protokol kesehatan bisa terwujud,” tutur putri politisi Golkar Fahmi Idris itu.
Data yang sajikan harus menjawab syarat-syarat yang telah ditetapkan WHO, antara lain, capaian penanggulangan COVID-19 yang menunjukkan Indonesia sudah mampu mengendalikan transmisi virus. Juga mampu menahan penularan impor dari wilayah lain. (Baca juga: Pandemi Corona, Pemerintah Jangan Main-main dengan Keselamatan Jiwa Siswa )
Lihat Juga :
