Bertahan dan Bertransformasi
Senin, 26 Juli 2021 - 16:40 WIB
loading...
Prof Candra Fajri Ananda Ph.D, Staf Khusus Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
Prof Candra Fajri Ananda Ph.D
Staf Khusus Kementerian Keuangan Republik Indonesia
INDONESIA masih berjibaku dengan tingginya angka kasus Covid-19. Hingga kini angka kasus Covid-19 di Indonesia masih fluktuatif dan bertahan di level tinggi. Meski tren penambahan kasus Covid-19 harian menunjukkan penurunan, namun angka tersebut juga seiring dengan penurunan angka kapasitas testing.
Data pelaporan real time di Johns Hopkins University, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia di posisi 14 besar. Tak hanya itu, data menunjukkan bahwa setelah melewati Meksiko pada pekan lalu, Indonesia kini menggeser Polandia untuk berada tepat di bawah Iran, negara yang selama ini menjadi penyumbang kedua terbesar di Asia setelah India.
Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga masalah mendasar kemanusiaan. Oleh sebab itu, pemerintah terus mengupayakan peningkatan penanganan Covid-19 melalui peningkatan ketersediaan oksigen dan kapasitas rumah sakit untuk meningkatkan kesembuhan pasien, kesiapan tenaga kesehatan dalam upaya menekan angka kematian. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan percepatan ketersediaan vaksin sekaligus tenaga vaksinator untuk kesiapan melakukan vaksinasi secara besar-besaran.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mengupayakan pengendalian kasus Covid-19 dengan memperketat pembatasan sosial secara nyata. Meski berat, tanpa lelah Indonesia masih terus berjuang keras untuk meminimalkan risiko kesehatan dan perekonomian secara berimbang dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 sekarang ini demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembatasan Mobilitas dan Perputaran Ekonomi
Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat guna menekan mobilitas masyarakat. Melalui pembatasan mobilitas tersebut, diharapkan lonjakan kasus Covid 19 dapat segera mereda.
Data menunjukkan bahwa PPKM setidaknya mampu mengurangi mobilitas masyarakat sebesar 30%. Angka tersebut masih belum mencapai target penurunan mobilitas yang diharapkan, mengingat PPKM dapat dikatakan berhasil jika mampu menekan mobilitas masyarakat hingga di atas 50%.
Sejatinya pemerintah sangat sulit memberlakukan PPKM Darurat. Hal ini karena dampaknya akan langsung berimbas ke masyarakat dari faktor ekonomi. Meski demikian, tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid 19 selain membatasi mobilitas masyarakat.
Staf Khusus Kementerian Keuangan Republik Indonesia
INDONESIA masih berjibaku dengan tingginya angka kasus Covid-19. Hingga kini angka kasus Covid-19 di Indonesia masih fluktuatif dan bertahan di level tinggi. Meski tren penambahan kasus Covid-19 harian menunjukkan penurunan, namun angka tersebut juga seiring dengan penurunan angka kapasitas testing.
Data pelaporan real time di Johns Hopkins University, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia di posisi 14 besar. Tak hanya itu, data menunjukkan bahwa setelah melewati Meksiko pada pekan lalu, Indonesia kini menggeser Polandia untuk berada tepat di bawah Iran, negara yang selama ini menjadi penyumbang kedua terbesar di Asia setelah India.
Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga masalah mendasar kemanusiaan. Oleh sebab itu, pemerintah terus mengupayakan peningkatan penanganan Covid-19 melalui peningkatan ketersediaan oksigen dan kapasitas rumah sakit untuk meningkatkan kesembuhan pasien, kesiapan tenaga kesehatan dalam upaya menekan angka kematian. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan percepatan ketersediaan vaksin sekaligus tenaga vaksinator untuk kesiapan melakukan vaksinasi secara besar-besaran.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mengupayakan pengendalian kasus Covid-19 dengan memperketat pembatasan sosial secara nyata. Meski berat, tanpa lelah Indonesia masih terus berjuang keras untuk meminimalkan risiko kesehatan dan perekonomian secara berimbang dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 sekarang ini demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembatasan Mobilitas dan Perputaran Ekonomi
Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat guna menekan mobilitas masyarakat. Melalui pembatasan mobilitas tersebut, diharapkan lonjakan kasus Covid 19 dapat segera mereda.
Data menunjukkan bahwa PPKM setidaknya mampu mengurangi mobilitas masyarakat sebesar 30%. Angka tersebut masih belum mencapai target penurunan mobilitas yang diharapkan, mengingat PPKM dapat dikatakan berhasil jika mampu menekan mobilitas masyarakat hingga di atas 50%.
Sejatinya pemerintah sangat sulit memberlakukan PPKM Darurat. Hal ini karena dampaknya akan langsung berimbas ke masyarakat dari faktor ekonomi. Meski demikian, tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid 19 selain membatasi mobilitas masyarakat.
