Direktur Eksekutif SUDRA Kritik BW dan Denny Indrayana Soal Etika
Jum'at, 23 Juli 2021 - 17:33 WIB
loading...
Bambang Widjojanto dinilai telah kehilangan integritas sebagai pejabat publik di Pemprov DKI Jakarta. BW lebih memilih membela Denny Indrayana dalam perselisihan hasil Pilgub Kalsel di MK. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto (BW) dinilai telah kehilangan integritas dengan mengenyampingkan tugas intinya sebagai pejabat publik di Pemprov DKI Jakarta. Alasannya karena BW lebih memilih membela Denny Indrayana dalam perselisihan hasil Pilgub Kalsel di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kritik tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. Selain itu, Fadhli juga menyayangkan sikap Denny yang membiarkan eks pimpinan KPK itu membelanya di persidangan.
"Harusnya Denny sebagai teman membiarkan BW fokus bekerja di DKI. Sedangkan BW menahan diri dan bekerja membantu penyaluran bansos di DKI," katanya kepada wartawan, Jumat (23/7/2021). Baca juga: Hari Anak Nasional, Anies dan Istri Ajak Para Orang Tua Jaga Anak dari Pandemi Covid-19
Seharusnya, menurut Fadhli, BW lebih fokus membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengawasi pelaksanaan atau pengadaan bansos Covid-19 agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan. "Untuk itu dia digaji mahal dari kantong rakyat dan negara. Bukan malah beracara membela Denny Indrayana. Kalau itu yang sudah terjadi maka integritasnya sebagai aparat pencegah korupsi patut dipertanyakan," tegasnya.
Pengamat politik asal UIN Jakarta itu juga mempertanyakan sense of crisis BW yang lebih memilih kepentingan individu ketimbang negara yang sedang gencar dalam mengendalikan wabah virus Covid-19.
"Tugas utama BW itu ikut terlibat langsung dalam penanggulangan Covid-19, bukan ikut bela membela kepentingan individu dan kelompok tertentu," ucapnya.
Fadhli pun mendesak BW mundur dari TGUPP jika tidak lagi fokus mengemban amanah sebagai pejabat publik di Pemprov DKI Jakarta. "Tentu saja ini preseden buruk bagi pejabat publik. Ada kepentingan yang lebih besar dan urgen untuk segera diselesaikan justru diabaikan demi kepentingan kelompok tertentu. Lebih baik BW memilih mundur dari TGUPP ketimbang menjadi contoh buruk ke depannya," tandasnya.
Kritik tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. Selain itu, Fadhli juga menyayangkan sikap Denny yang membiarkan eks pimpinan KPK itu membelanya di persidangan.
"Harusnya Denny sebagai teman membiarkan BW fokus bekerja di DKI. Sedangkan BW menahan diri dan bekerja membantu penyaluran bansos di DKI," katanya kepada wartawan, Jumat (23/7/2021). Baca juga: Hari Anak Nasional, Anies dan Istri Ajak Para Orang Tua Jaga Anak dari Pandemi Covid-19
Seharusnya, menurut Fadhli, BW lebih fokus membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengawasi pelaksanaan atau pengadaan bansos Covid-19 agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan. "Untuk itu dia digaji mahal dari kantong rakyat dan negara. Bukan malah beracara membela Denny Indrayana. Kalau itu yang sudah terjadi maka integritasnya sebagai aparat pencegah korupsi patut dipertanyakan," tegasnya.
Pengamat politik asal UIN Jakarta itu juga mempertanyakan sense of crisis BW yang lebih memilih kepentingan individu ketimbang negara yang sedang gencar dalam mengendalikan wabah virus Covid-19.
"Tugas utama BW itu ikut terlibat langsung dalam penanggulangan Covid-19, bukan ikut bela membela kepentingan individu dan kelompok tertentu," ucapnya.
Fadhli pun mendesak BW mundur dari TGUPP jika tidak lagi fokus mengemban amanah sebagai pejabat publik di Pemprov DKI Jakarta. "Tentu saja ini preseden buruk bagi pejabat publik. Ada kepentingan yang lebih besar dan urgen untuk segera diselesaikan justru diabaikan demi kepentingan kelompok tertentu. Lebih baik BW memilih mundur dari TGUPP ketimbang menjadi contoh buruk ke depannya," tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
