Timnas AMIN Anggap Kecurangan Pilpres 2024 Jauh Lebih Dahsyat

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menilai kecurangan Pilpres 2024 jauh lebih dahsyat dari pilpres-pilpres sebelumnya. Sebab, kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di berbagai daerah.

"Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya," kata Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto dalam update tentang Dinamika Pilpres 2024 di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Dia mengategorikan tiga bentuk kecurangan di Pemilu 2024. Pertama, kecurangan yang berkaitan dengan angka dalam elektoral.



"Ada yang berupa kekhilafan ada yang berupa kesengajaan itu semuanya angka," ungkapnya.

Lantas dia mencontohkan untuk hasil suara di luar negeri misalnya di Kinabalu, Malaysia untuk angkanya melambung tinggi. "Di situ ada angka yang fantastis, saya masih ingat nomor 1 kalau tidak salah cuma dapat 22, nomor 2 dapat 77, nomor 3 dapat 36. Itu di C1,” katanya.

“Tapi di C hasilnya nomor 1 alhamdulillah 22, nomor 2 (total) 8.077, dan nomor 3 (total) 80.032. Jadi kebayang itu angka itu fantastis sekali. Tapi yang menarik begitu angka itu dikeluarkan, KPU buru-buru kemudian melakukan revisi. Bisa jadi kecurangan itu tersebar, berserak, dan luar biasa. Ini ada yang ribuan dan puluhan ribu enggak masuk akal ketidakwarasan itu terjadi dalam angka," sambungnya.

Kedua, terkait proses manajemen kepemiluan yang dinilai tidak dilakukan secara baik. Saat ini sistem IT milik KPU dinilai tidak berfungsi dengan baik.

"Kita mendapatkan hari ini masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem IT KPU yang tiba-tiba shutdown dan informasi-informasinya yang sebagiannya tidak bisa diakses,” ucapnya.

Hingga pihaknya sempat meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaudit sistem IT milik KPU. Beberapa kali disurati namun tidak digubris.

"Kami meminta dilakukan audit terhadap IT. Ada dua surat sudah dikirimkan ke KPU, dan terakhir ada surat ke Bawaslu untuk meminta KPU menindaklanjuti atau melakukan audit, tapi itu tidak dilakukan," ujarnya.

Ketiga, terkait lembaga penyelenggaranya yang dinilai tidak independen. Timnas AMIN menemukan sejumlah KPPS atau petugas TPS yang mengarahkan lansia hingga ada yang tidak memberi ruang pada saksi.

"Itu hampir sebagian besar informasinya adalah berkaitan dengan independensi integrity dari orang yang disebut dengan KPPS. Jadi kecurangannya seperti itu," pungkasnya.