Sejumlah Kalangan Ingatkan Pentingnya Transparansi Anggaran Vaksinasi
Senin, 08 Maret 2021 - 18:40 WIB
loading...
Petugas Aviation Security atau AVSEC mengikuti vaksinasi Covid-19 di kantor Angkasapura 2 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (6/3/2021). Foto/SINDOphoto/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Transparansi mengenai pengadaan vaksin itu sangat diperlukan agar dapat dipastikan semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 . Ketika virus ini hilang diharapkan kondisi perekonomian negara juga dapat diperbaiki.
“Selain itu trasparansi data ini diperlukan agar tindakan korupsi bisa dihindari. Bahwa transparansi harus dimulai dari penganggaran,” kata Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat dalam diskusi daring “Vaksinasi untuk Siapa? Menggugat Transparansi dan Akuntabilitas Publik” yang digelar oleh Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP), Minggu (7/3/2021). Baca juga: Update Vaksinasi 8 Maret: Lebih 3 Juta Orang Telah Divaksinasi COVID-19 di Tanah Air
Menurut Harry Ara, warga Indonesia memiliki hak untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan publik. Pasalnya, yang punya negara ini bukan hanya elit dan pemerintah, tetapi publik.
“Karena itu pemerintah harus mendorong masyarakat publik terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, termasuk dalam pengambilan kebijakan mengenai penyelenggaraan vaksinasi,” ujarnya.
Peneliti Visi Integritas, Donal Fariz mengingatkan pemerintah di dalam proses pengadaan vaksin ada persoalan-persolaan hukum yang muncul di kemudian hari. Baik dari volume maupun nilai nominal pengadaan barang dan jasa. “Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kasus korupsi yang kemungkinan akan terjadi,” kata Donal Fariz.
Donal juga mengingatkan agar jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan kesempatan vaksin yang dibeli dengan dana APBN untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan pribadi. “Selalu ada potensi penumpang gelap dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti kasus bantuan sosial yang terjadi di Kementerian Sosial,” ujarnya.
Karena itu, Donal Fariz mendorong pemerintah mencegah potensi terjadinya korupsi dalam program vaksinasi . Di antaranya dengan meningkatkan akuntabilitas, mengurangi (reduce) sebesar mungkin terjadinya monopoli, dan mengurangi pemberian diskresi. Baca juga: KPCPEN: Vaksin Gotong Royong Percepat Herd Immunity
“Selain itu trasparansi data ini diperlukan agar tindakan korupsi bisa dihindari. Bahwa transparansi harus dimulai dari penganggaran,” kata Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat dalam diskusi daring “Vaksinasi untuk Siapa? Menggugat Transparansi dan Akuntabilitas Publik” yang digelar oleh Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP), Minggu (7/3/2021). Baca juga: Update Vaksinasi 8 Maret: Lebih 3 Juta Orang Telah Divaksinasi COVID-19 di Tanah Air
Menurut Harry Ara, warga Indonesia memiliki hak untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan publik. Pasalnya, yang punya negara ini bukan hanya elit dan pemerintah, tetapi publik.
“Karena itu pemerintah harus mendorong masyarakat publik terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, termasuk dalam pengambilan kebijakan mengenai penyelenggaraan vaksinasi,” ujarnya.
Peneliti Visi Integritas, Donal Fariz mengingatkan pemerintah di dalam proses pengadaan vaksin ada persoalan-persolaan hukum yang muncul di kemudian hari. Baik dari volume maupun nilai nominal pengadaan barang dan jasa. “Hal ini penting dilakukan untuk mencegah kasus korupsi yang kemungkinan akan terjadi,” kata Donal Fariz.
Donal juga mengingatkan agar jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan kesempatan vaksin yang dibeli dengan dana APBN untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan pribadi. “Selalu ada potensi penumpang gelap dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti kasus bantuan sosial yang terjadi di Kementerian Sosial,” ujarnya.
Karena itu, Donal Fariz mendorong pemerintah mencegah potensi terjadinya korupsi dalam program vaksinasi . Di antaranya dengan meningkatkan akuntabilitas, mengurangi (reduce) sebesar mungkin terjadinya monopoli, dan mengurangi pemberian diskresi. Baca juga: KPCPEN: Vaksin Gotong Royong Percepat Herd Immunity
Lihat Juga :
