YKMI Kembali Ajukan Keberatan Administrasi terkait Vaksin Halal
loading...
Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) melayangkan surat keberatan administrasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait vaksin halal. FOTO/DOK.KEMENKES
A
A
A
JAKARTA - Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) melayangkan surat keberatan administrasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait vaksin halal, Jumat (23/12/2022). Berdasarkan Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, masih ada vaksin tak bersertifikat halal masuk sebagai jenis vaksin yang digunakan di Indonesia.
"Kepmenkes itu bertentangan dengan UU Jaminan Produk Halal, PP tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal dan Putusan Mahkamah Agung No 31P/HUM/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap," kata kuasa hukum YKMI, Edi Gustia Bahri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/12/2022).
Dalam suratnya tersebut, YKMI mendesak agar Kepmenkes mencabut beleid itu dan memasukkan jenis vaksin yang bersertifikat halal untuk program vaksinasi Covid-19. "Karena Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022 adalah berlaku mengikat dan Kemenkes masih belum mematuhinya secara utuh," katanya.
Keluarnya Keputusan Menkes baru itu menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Atas terbitnya Kepmenkes tersebut, YKMI sebelumnya juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 176/G/2022/PTUN-JKT. Namun sebelum gugatan itu diputus oleh Majelis Hakim, Menkes mencabut Kepmenkes mencabut Kepmenkes itu dan menggantikan dengan yang baru.
"Tapi Kemenkes yang baru itu tetap memasukkan jenis vaksin yang tidak bersertifikat halal sebagai jenis vaksin yang digunakan," kata Edi Gustia.
Karena itu, YKMI tidak akan berhenti memperjuangkan kewajiban vaksin halal bagi umat Islam. "Ini perjuangan tidak akan berhenti sampai kapan pun, karena konstitusi dan undang-undang mewajibkannya," katanya.
Untuk diketahui, berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022, Kemenkes resmi menambah empat jenis vaksin yang bisa digunakan untuk program vaksinasi nasional. Masing-masing vaksin Zivivax, Indovac, Inavac dan Awcorna.
Dengan adanya penambahan itu, maka ada 12 jenis vaksin yang diizinkan untuk diberikan kepada masyarakat. Yakni vaksin produksi PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, CanSino Biologics Inc, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Johnson and Johnson, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd., PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia, dan PT Etana Biotechnologies Indonesia.
Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, penambahan jenis vaksin merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 tentang rekomendasi penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional Covid-19.
"Pada prinsipnya kami menghormati putusan tersebut, dan akan menindaklanjuti rekomendasinya dengan tentunya dengan mempertimbangkan izin dari Badan POM juga rekomendasi dari ITAGI," katanya, Kamis, 17 November 2022.
Nadia berharap penambahan jenis vaksin dapat meningkatkan laju vaksinasi Covid-19, baik dosis primer maupun booster sebagai bagian dari upaya penguatan kekebalan tubuh masyarakat.
"Kepmenkes itu bertentangan dengan UU Jaminan Produk Halal, PP tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal dan Putusan Mahkamah Agung No 31P/HUM/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap," kata kuasa hukum YKMI, Edi Gustia Bahri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/12/2022).
Dalam suratnya tersebut, YKMI mendesak agar Kepmenkes mencabut beleid itu dan memasukkan jenis vaksin yang bersertifikat halal untuk program vaksinasi Covid-19. "Karena Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022 adalah berlaku mengikat dan Kemenkes masih belum mematuhinya secara utuh," katanya.
Keluarnya Keputusan Menkes baru itu menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Atas terbitnya Kepmenkes tersebut, YKMI sebelumnya juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 176/G/2022/PTUN-JKT. Namun sebelum gugatan itu diputus oleh Majelis Hakim, Menkes mencabut Kepmenkes mencabut Kepmenkes itu dan menggantikan dengan yang baru.
"Tapi Kemenkes yang baru itu tetap memasukkan jenis vaksin yang tidak bersertifikat halal sebagai jenis vaksin yang digunakan," kata Edi Gustia.
Karena itu, YKMI tidak akan berhenti memperjuangkan kewajiban vaksin halal bagi umat Islam. "Ini perjuangan tidak akan berhenti sampai kapan pun, karena konstitusi dan undang-undang mewajibkannya," katanya.
Untuk diketahui, berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022, Kemenkes resmi menambah empat jenis vaksin yang bisa digunakan untuk program vaksinasi nasional. Masing-masing vaksin Zivivax, Indovac, Inavac dan Awcorna.
Dengan adanya penambahan itu, maka ada 12 jenis vaksin yang diizinkan untuk diberikan kepada masyarakat. Yakni vaksin produksi PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, CanSino Biologics Inc, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Johnson and Johnson, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd., PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia, dan PT Etana Biotechnologies Indonesia.
Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, penambahan jenis vaksin merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 P/HUM/2022 tentang rekomendasi penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional Covid-19.
"Pada prinsipnya kami menghormati putusan tersebut, dan akan menindaklanjuti rekomendasinya dengan tentunya dengan mempertimbangkan izin dari Badan POM juga rekomendasi dari ITAGI," katanya, Kamis, 17 November 2022.
Nadia berharap penambahan jenis vaksin dapat meningkatkan laju vaksinasi Covid-19, baik dosis primer maupun booster sebagai bagian dari upaya penguatan kekebalan tubuh masyarakat.
(abd)
Explore More