Argumen Istana Soal RUU Pemilu Tak Menjawab Masalah
Rabu, 17 Februari 2021 - 07:17 WIB
loading...
Istana kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada (RUU Pemilu). Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Istana kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 ( RUU Pemilu ). Segala kekurangan dalam aturan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang, diperbaiki lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Terkait hal ini, Peneliti Lembaga Kode Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana menilai, argumen pemerintah yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merevisi UU Pemilu dan Pilkada, dan akan mengandalkan PKPU ini tidak menjawab permasalahan yang ada. Baca juga: Presiden Mau Revisi UU ITE, Demokrat Kembali Pertanyakan Soal RUU Pemilu
“Argumen ini tidak cukup menjawab problem yang sebetulnya muncul,” ujar Ihsan saat dihubungi, Rabu (17/2/2021).
Ihsan menjelaskan, perbaikan-perbaikan substansi dalam UU Pemilu dan UU Pilkada tidak dapat diatur di dalam PKPU. Pasalnya, apa yang perlu diperbaiki merupakan norma yang diatur setingkat UU, bukan norma yang diatur di dalam peraturan PKPU.
Misalnya saja kasus pemecatan caleg terpilih dengan dalih diberhentikan dari partai, aturan itu diatur dalam UU sehingga tidak bisa untuk perbaikannya PKPU menganulir ketentuan itu.
“Belum lagi pembatasan waktu penanganan pelanggaran administrasi saat rekapitulasi antara Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang juga norma pengaturannya harus di level UU, bukan di level Peraturan Bawaslu,” jelasnya.
Kemudian, kata Ihsan, pada Pasal 157 ayat (2) UU Pilkada menyebutkan, badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Pembentukan badan ini juga harus diatur di level UU, tidak bisa diatur di dalam peraturan lembaga. Hal ini untuk kepastian hukum penyelesaian sengketa hasil Pilkada.
Terkait hal ini, Peneliti Lembaga Kode Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana menilai, argumen pemerintah yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merevisi UU Pemilu dan Pilkada, dan akan mengandalkan PKPU ini tidak menjawab permasalahan yang ada. Baca juga: Presiden Mau Revisi UU ITE, Demokrat Kembali Pertanyakan Soal RUU Pemilu
“Argumen ini tidak cukup menjawab problem yang sebetulnya muncul,” ujar Ihsan saat dihubungi, Rabu (17/2/2021).
Ihsan menjelaskan, perbaikan-perbaikan substansi dalam UU Pemilu dan UU Pilkada tidak dapat diatur di dalam PKPU. Pasalnya, apa yang perlu diperbaiki merupakan norma yang diatur setingkat UU, bukan norma yang diatur di dalam peraturan PKPU.
Misalnya saja kasus pemecatan caleg terpilih dengan dalih diberhentikan dari partai, aturan itu diatur dalam UU sehingga tidak bisa untuk perbaikannya PKPU menganulir ketentuan itu.
“Belum lagi pembatasan waktu penanganan pelanggaran administrasi saat rekapitulasi antara Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang juga norma pengaturannya harus di level UU, bukan di level Peraturan Bawaslu,” jelasnya.
Kemudian, kata Ihsan, pada Pasal 157 ayat (2) UU Pilkada menyebutkan, badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Pembentukan badan ini juga harus diatur di level UU, tidak bisa diatur di dalam peraturan lembaga. Hal ini untuk kepastian hukum penyelesaian sengketa hasil Pilkada.
Lihat Juga :
