Refleksi Akhir Tahun, PAN Kritisi Manajemen Krisis dan Data Covid-19

JAKARTA - Di penghujung tahun 2020, Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan refleksi 2020, serta harapan dan gagasannya untuk tahun 2021. Khususnya mengenai pandemi Covid-19 yang melanda Tana Air.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, hingga 28 Desember 2020, ada 713.365 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, diantaranya sebanyak 583.676 pasien dinyatakan sembuh, dan 21.237 lainnya meninggal.

Zona penyebaran Covid-19 sendiri telah meliputi hampir seluruh provinsi dan tersebar di 373 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

"PAN berpandangan keberhasilan dalam penanganan Covid-19 adalah kunci bagi perbaikan kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, menghentikan penularan Covid-19 adalah prioritas utama dan menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh komponen bangsa sesuai dengan peran, fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing," kata Eddy dalam Refleksi Akhir Tahun PAN tahun 2020 di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (30/12/2020). (Baca:Tokoh Muhammadiyah: Jangan Hanya Tegas dan Keras terhadap FPI)

Eddy melanjutkan, PAN juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tenaga medis, petugas medis, para relawan dan aparatur negara yang berada di garda terdepan dan tidak mengenal lelah dalam memberikan pelayanan kepada kita agar terhindar dari Covid-19 yang ganas ini.

Dia mendoakan agar tenaga kesehatan ini senantiasa sehat dan kuat dalam menjalankan tugas, dan bagi yang gugur agar diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks penanganan Covid-19, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR ini, PAN mendesak agar tidak ada pihak -pihak yang memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan kelompoknya dan juga tidak menjadikannya sebagai alat politik untuk meraih simpati masyarakat. Harus dibangun kesadaran bahwa Pandemi ini adalah musuh kemanusiaan dan sangat tidak layak untuk dijadikan konsumsi politik.

"Kita harus bersatu padu dalam melawan Covid-19 tanpa memandang suku, agama, ras dan afiliasi politik," ujarnya. (Baca:FPI Dilarang Gelar Konferensi Pers terkait Pembubarannya)
Karena itu, Eddy menegaskan prioritas di 2021 adalah menghentikan penularan dari hulu dengan menaikkan secara signifikan jumlah testing, tracing dan treatment untuk memutus rantai penularan sekaligus memperkuat basis data penanganan pandemi.

"Dengan mengambil pelajaran dari kejadian sepanjang tahun 2020, kami mendorong pemerintah untuk lebih tegas dalam menegakkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) serta membatasi secara tegas mobilitas masyarakat yang menyebabkan kerumunan dan keramaian," ujar Eddy.

Selain itu, dia menambahkan, PAN mendorong agar pemerintah untuk memperbaiki manajemen dan komunikasi krisis dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah diharapkan memaparkan realita dan data secara apa adanya agar kesadaran dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Pemerintah juga diharapkan terus membangun komunikasi, koordinasi dan sinergi dalam lingkungan pemerintah pusat dan daerah dan sedapat mungkin melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam kesempatan ini, PAN mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi protokol Kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah dan sesuai standar yang ditetapkan WHO," paparnya.

Vaksin Harus Halal dan Terbuka Pengadaannya

Sementara itu, Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menuturkan, sejak awal Fraksi PAN secara sungguh-sungguh telah menyuarakan agar vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Aspirasi ini disampaikan secara formal di dalam rapat-rapat kerja bersama pemerintah dan juga melalui advokasi publik di berbagai media yang ada. Dalam konteks itu, PAN memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang disuarakan Partai Amanat Nasional sebelumnya.

"Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi secara menyeluruh sekaligus mencegah segala bentuk komersialisasi fasilitas kesehatan pada masyarakat," kata Saleh di kesempatan sama.

Meskipun dengan program vaksin gratis, sambung anggota Komisi IX DPR ini, PAN mengingatkan pemerintah untuk tetap menjamin keamanan, mutu, dan efikasi vaksin sebelum digunakan dengan melakukan berbagai tahapan uji klinis yang dipersyaratkan.

"Sejalan dengan itu PAN mendesak Badan POM untuk mengedepankan independensi dan integritas dalam melakukan pengujian sebelum mengeluarkan emergency use authorization," ujarnya.