Jangan Beri Ruang Kelompok Separatis

Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah menyikapi secara serius perkembangan situasi ini. Penanganan permasalahan Papua sudah berlangsung lama sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif.

“Jangan anggap remeh perkembangan ini. Kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan perlu ada koreksi yang sistematis, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah mengenai penanganan Papua ini. (Baca juga: DPR Harap Kerawanan Pilkada Papua Mampu Diredam)

Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ada empat akar masalah di Papua, yakni diskriminasi dan rasialisme, pembangunan yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM, serta status dan sejarah politik.

Ekonomi khusus yang diterapkan, kata dia, belum mampu mengangkat indeks pembangunan manusia (IPM) Papua. Bumi Cendrawasih masih tertinggal dari daerah lain padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

“Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit mengelola puluhan ribu hektare lain yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini menunjukkan tanah Papua hanya jadi lahan eksploitasi,” tuturnya.

Sukamta meminta pemerintah segera menyatukan seluruh desk Papua. Semua itu harus dikoordinasikan dan dikendalikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Intinya, bagaimana kelompok separatis tidak diberi ruang,” ujarnya. (Baca juga: OJK Dorong Literasi Keuangan Milenial di Kalbar)

Dia mengungkapkan selama ini penanganan Papua yang menonjol pendekatan keamanannya. Memang, itu penting. Akan tetapi, aspek kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi tidak kalah penting.

Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan itu. “Saya yakin warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada. Ini yang akan memengaruhi masa depan Papua,” tuturnya.

Benny Wenda mengaku seperti yang diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia dan sinyal pandu hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia. “Kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka," papar Benny, yang dilansir The Guardian, Selasa (1/12/2020).