9 Bulan Belum Aman

"Melihat ini kita sebetulnya sangat optimistis dalam pengendalian Covid-19 ini, tetapi kemarin saya sampaikan saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja, pasti saya akan berikan warning secara keras karena kita nggak mau ini keterusan," kata Jokowi, seperti dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, kemarin. (Baca juga: Penawaran Surat Utang negara Capai Rp94,3 Triliun)

Meski terus meningkat, Jokowi menilai penanganan Covid-19 di Indonesia relatif baik. Kasus aktif di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia. Kasus aktif saat ini 13,25%, sementara di dunia jauh di atasnya, yakni mencapai 28,55%. Demikian juga angka kesembuhan tercatat pada 83,6%.

Angka ini lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang mencapai 69,03%. Dia mengakui, yang perlu banyak mendapat perhatian adalah angka kematian karena mencapai 3,1%, sementara di dunia hanya 2,32%. ”Ini yang belum, harus kita perbaiki,” katanya.

Meningkatnya lagi kasus korona dalam sepekan terakhir membuat Satgas Penanganan Covid-19 kecewa. "Saya sangat kecewa karena pada minggu ini jumlah kabupaten/kota yang berzona merah bertambah hampir dua kali lipat dari minggu sebelumnya," kata Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, kemarin. (Baca juga: Catat, 11 Desember Diego Maradona Resmi Jadi Nama Stadion)

Sementara itu, daerah yang berada di zona hijau juga menipis. Satgas berharap data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Secara khusus pihaknya meminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.

Dia menegaskan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab meningkatnya kasus aktif Covid-19 adalah ketidakdisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan 3M. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang berkerumun dalam berbagai kegiatan.

“Kondisi ini memicu terjadinya penularan yang berdampak pada peningkatan kasus aktif. Pada prinsipnya, peningkatan kasus aktif dapat dicegah apabila disiplin protokol kesehatan,” ungkapnya. (Lihat videonya: Mari Sukseskan Pilkada Serentak 2020)

Namun, tingginya kasus juga tak lepas dengan kritikan. Beberapa daerah menilai data yang dipublikasikan pusat berbeda dengan data faktual. Duplikasi nama pasien sering kali terjadi seperti terlihat di Jawa Tengah. T

erkait perbedaan data ini, saat ini satgas sedang dilakukan sinkronisasi data daerah dan pusat. “Hal ini terkait dengan pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya," kata Wiku. (F.W. Bahtiar/Dita Angga/Agung)